kabarmelayu.comPEKANBARU- Provinsi Riau saat ini menempati posisi kedua tertinggi jumlah
PHK secara nasional dengan angka mencapai lebih dari 3.000 kasus.
Hal itu diungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid saat menghadiri agenda bersama BPS Riau, Selasa (8/4/2025). PT. Pulau Sambu di Guntung Indragiri Hilit yang bergerak di bidang pengolahan kelapa, menjadi penyumbang terbesar melonjaknya angka PHK di Riau.
PHK di PT. Sambu, jelas Abdul Wahid bukan disebabkan oleh kebijakan ekspor bahan mentah, melainkan penurunan drastis produksi kelapa rakyat yang menjadi bahan baku utama.
"Rata-rata biasanya satu hektar kebun kelapa rakyat menghasilkan 10.000 butir dalam dua sampai tiga bulan. Sekarang hanya 5.000 butir. Artinya, ada penurunan 50 persen dari nilai produksi," ungkap Wahid.
Beberapa faktor penyebab merosotnya produksi kelapa rakyat di antaranya adalah kondisi alam, usia tanaman yang sudah tua yakni 35 sampai 40 tahun serta persoalan tata kelola perairan yang menyebabkan intrusi air laut dan mempengaruhi produksi buah kelapa.
"Ini menjadi tantangan bagi kita. Kami sangat mengharapkan BPS dapat menyajikan data yang akurat tentang kondisi Riau untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan," tegas Wahid.
Gubernur juga menekankan pentingnya data kemiskinan ekstrem secara terperinci untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
"Kami butuh data di mana saja lokus rakyat miskin berada, apa intervensi yang perlu diambil, agar intervensi ini betul-betul mampu mengeluarkan masyarakat dari persoalan kemiskinan ekstrem," tutupnya.