TEMBILAHAN, kabarmelayu.com -Dalam masa tiga tahun kepemimpinan H Muhammad Wardan terjadi kenaikan signifikan angka kemiskinan di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.
Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir ini terungkap dalam kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di aula Badan Perencananan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil. Rakor ini dibuka Asisten III Setda Inhil Djamilah dan dihadiri Sekretaris Bappeda Riau Herianto, Kepala Bappeda Inhil T Djuhardi dan Camat se Inhil.
Bupati Inhil yang diwakili Asisten III Setda Inhil Djamilah mengatakan, masalah kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di manapun, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau.
"Oleh karena, itu kita harus mencari solusi yang terbaik dan membuat serta merencanakan hal-hal yang sangat teknis, serta program-program yang dapat mengurangi dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir," ungkap Djamilah.
Dalam komitmen itu, pemerintah daerah dan seluruh unsur pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, hendaknya menyikapi dengan merapatkan barisan guna menyusun formulasi strategis dan teknik fasilitasi implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah.
Menurut Djamilah, berdasarkan data dari panitia pelaksana (data BPS), persentase penduduk miskin (sangat miskin) di Inhil di tahun 2015 mencapai 8,10 persen atau 56.850 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 7,51 persen.
Sementara data Disdukpencapil, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir semester I tahun 2016, mencapai 612.665 jiwa. dari jumlah tersebut, 40 persen atau 163.092 jiwa tergolong penduduk dengan kesejahteraan rendah.***.
(riauterkini.com)