PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pungutan Liar (Pungli) yang semakin marak terjadi di Indonesia ternyata juga tidak terlepas di Kota Pekanbaru. Untuk memberantasnya, DPRD pesimis bisa teratasi karena dianggap mengatasinya masih sulit karena setiap SKPD memang terjadi pungli.
"Lihat saja di semua SKPD ada pungli, urus SIM ada pungli, urus izin ada pungli, masuk sekolah ada pungli. Pungli dianggap susah diberantas karena ibarat seperti kentut berbau tapi tidak nampak," demikian disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Nasrudin Nasution ketika dikonfirmasi di kantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (18/10/16).
Nasrudin juga tidak memungkiri, jika pemberantasan pungli bisa saja dilakukan ketika ada tekad bulat dari pejabat berwenang dalam hal memberantas pungli ini.
"Kalau memang kedapatan oknum pungli pecat saja tanpa ada ampun, harus tegas jangan hanya dibiarkan ketidakadilan itu terjadi. Pungli harus diberantas sampai hilang," tegasnya.
Nasrudin juga menambahkan fenomena pungli terjadi kadang dari jenjang paling atas, dan yang menjadi persoalan tidak dapatnya pungli diatasi sampai hilang.
"Pemimpin paling atas juga ikut minta setoran dan dibawah dibiarkan berbuat. Semua terjadi mulai dari atas sampai ke bawah," ungkapnya.
Untuk memberantasnya dan bisa menjadi efek jera, Nasrudin menambahkan agar berantas suku dari atas hingga ke bawah, kedapatan pecat saja.
"Siapa yang kedapatan melakukan pungli dipecat, jangan hanya sementara. Perlu kerjasama yang kompak. Inilah yang disalahkan. Masuk disekolah bayar padahal gratis, siapa yang tidak les tidak naik kelas, berat hati dibayar padahal berat. Pungli dampaknya memberatkan pada masyarakat," ungkapnya. (rec)
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pungutan Liar (Pungli) yang semakin marak terjadi di Indonesia ternyata juga tidak terlepas di Kota Pekanbaru. Untuk memberantasnya, DPRD pesimis bisa teratasi karena dianggap mengatasinya masih sulit karena setiap SKPD memang terjadi pungli.
"Lihat saja di semua SKPD ada pungli, urus SIM ada pungli, urus izin ada pungli, masuk sekolah ada pungli. Pungli dianggap susah diberantas karena ibarat seperti kentut berbau tapi tidak nampak," demikian disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Nasrudin Nasution ketika dikonfirmasi di kantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (18/10/16).
Nasrudin juga tidak memungkiri, jika pemberantasan pungli bisa saja dilakukan ketika ada tekad bulat dari pejabat berwenang dalam hal memberantas pungli ini.
"Kalau memang kedapatan oknum pungli pecat saja tanpa ada ampun, harus tegas jangan hanya dibiarkan ketidakadilan itu terjadi. Pungli harus diberantas sampai hilang," tegasnya.
Nasrudin juga menambahkan fenomena pungli terjadi kadang dari jenjang paling atas, dan yang menjadi persoalan tidak dapatnya pungli diatasi sampai hilang.
"Pemimpin paling atas juga ikut minta setoran dan dibawah dibiarkan berbuat. Semua terjadi mulai dari atas sampai ke bawah," ungkapnya.
Untuk memberantasnya dan bisa menjadi efek jera, Nasrudin menambahkan agar berantas suku dari atas hingga ke bawah, kedapatan pecat saja.
"Siapa yang kedapatan melakukan pungli dipecat, jangan hanya sementara. Perlu kerjasama yang kompak. Inilah yang disalahkan. Masuk disekolah bayar padahal gratis, siapa yang tidak les tidak naik kelas, berat hati dibayar padahal berat. Pungli dampaknya memberatkan pada masyarakat," ungkapnya. (rec)