JAKARTA - Hubungan antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya belakangan memanas. Ini tak lepas dari kritikan PKS terhadap sikap Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam menyikapi situasi di perairan Natuna.
Selepas bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020), Prabowo mengatakan masalah invasi kapal-kapal asal China di perairan Natuna akan diselesaikan dengan baik. Sebab, menurut Prabowo, China adalah negara sahabat.
Pernyataan Prabowo dinilai bertentangan dengan sikap tegas pemerintah yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (3/1/2020) siang. Rapat itu pun turut dihadiri Prabowo.
Presiden PKS Sohibul Iman meminta Prabowo dan juga Menko Kemaritiman dan Investasi mencontoh ketegasan sikap Retno dalam menjaga kedaulatan teritorial perairan Natuna dari klaim China.
"Jelas. Ibu Retno message-nya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya 'dia sahabat', 'jangan dibesar-besarkan', itu nggak ada ketegasan sama sekali," ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1/2020), seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa (7/1/2020).
Hari ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membela sikap Prabowo. Menurut dia, ketegasan Prabowo tidak dapat diukur dari ucapan di media.
"Kinerja seorang Menhan sudah dilakukan dengan pas menurut saya. Kemudian pelaksanaan di lapangan kemudian oleh TNI juga sudah dilakukan. Kan percuma kita ngomong keras-keras, gebrak meja, tapi enggak ada action," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
"Kepada pada para teman-teman, terutama pengamat, menurut saya harus melihat posisi (Indonesia) dengan pas. Jangan kemudian memberikan komentar atau pendapat yang justru memperlemah semangat kebangsaan kita dalam rangka menegakkan kedaulatan di wilayah kita sendiri," lanjutnya.
Wakil Ketua DPR itu juga menyampaikan langkah yang dilakukan Retno agar masalah perairan Natuna diselesaikan melalui jalur diplomasi sudah keras dan sudah pas. Menurut Dasco, hal yang harus dilakukan adalah komunikasi dan diplomasi yang intens untuk menyamakan persepsi terkait garis batas di perairan Natuna sehingga persoalan di wilayah tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
(cnbcindonesia.com)