Bahas Pilpres di Istana Saat Jam Kerja, PKS Anggap Jokowi Salahgunakan Fasilitas Negara

Harijal - Sabtu, 03 Maret 2018 15:27 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2018/03/e9370e032018_0000aamardani710x355.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Foto: Kompas
Mardani Ali Sera

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Pertemuan yang berlangsung tertutup selama sekitar satu setengah jam itu membahas salah satunya pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wasekjen PKS Mardani Ali Sera menilai Jokowi telah menyalahgunakan wewenang dan fasilitasnya sebagai kepala negara. Apalagi pertemuan itu dilakukan pada saat jam kerja di Istana Negara.

“Ini aneh. Masih jam kerja. Di istana negara pula. Dan bicara pemenangan pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara,” kata Mardani Ali Sera sebagaimana dilansir Kompas.com, Jumat (2/3/2018).

Menurut Mardani, mestinya Jokowi memisahkan antara posisinya sebagai presiden dengan calon presiden petahana. Dengan demikian, tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.

“Ini bisa masuk ke penyalahgunaan wewenang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Mardani pun mengaku heran, biasanya Jokowi selalu memisahkan urusannya sebagai kepala negara dan urusannya sebagai politisi. Juga, kata dia, Jokowi selalu melakukan kegiatan yang terkait urusan partai di luar istana atau di luar jam kerja.

Namun, kata Mardani, kenapa kini Jokowi tak lagi konsisten dengan sikapnya tersebut.

“Biasanya Pak Jokowi aware dengan masalah ini,” ujar Mardani.

Hal senada juga disampaikan Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurut Apung, apa yang dilakukan Jokowi dengan membahas kepentingan pribadi dan golongan di Istana pada saat jam kerja merupakan sesuatu yang tidak tepat.

“Fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik dengan partai politik, bisa jadi ini abuse of power,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, di sela-sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore kemarin, Jokowi menerima kunjungan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI yang hadir di pertemuan itu antara lain Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni dan Ketua DPP Tsamara Amani.

Mereka tiba di Istana pukul 15.00 WIB.

PSI mengakui, pertemuan yang berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit tersebut membicarakan soal pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

“Ya ada lah (pembahasan terkait pemenangan pilpres),” kata Tsamara ditemui usai pertemuan.

Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

“Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar,” ujar Tsamara.

(jurnalpolitik.id)

Berita Terkait

Politik

Kelompok Tani SKB Pangean Merasa Dibohongi PT. RAPP, Tuntut Penyelesaian Lahan

Politik

Komisioner KI Kecam Kadisdik Riau, Abaikan Sengketa Informasi, Minta Diberi Sanksi Keras

Politik

Prosedur Pemindahan Warga Binaan, Kalapas Bagansiapiapi Kedepankan Asas Pembinaan

Politik

Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau, Hendry Munief Beri Catatan Penting

Politik

Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru

Politik

Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎