JAKARTA - Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk perwira tinggi Polri sebagai Penjabat (Pj) gubernur menuai kritik. Wakil Ketua Komisi II DPR asa Gerindra Ahmad Riza Patria mempertanyakan penunjukan Pj Gubernur yang bukan pejabat PNS eselon I kementerian itu.
“Selama ini (Pj) kan dari PNS. Kalau kekurangan orang, ya kenapa harus dari polisi. Nanti orang tanya kenapa enggak dari militer. Apa kekurangan? Masih ada PNS,” kata Riza saat dihubungi, Jumat (26/1).
Usulan penunjukkan Irjen Pol Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumut disebut karena daerah tersebut cukup rawan di Pilkada 2018. Namun, menurut Riza, hal tersebut malah menimbulkan kerawanan.
“Justru itu kalau menjaga kerawanan, dimulai dengan memastikan keadilan, kesetaraan, itu konsepnya. Kalau ada polisi di sana (Jabar- Sumut) bukan menjaga kerawanan, justru menimbulkan kerawanan,” politikus asal Dapil Jabar itu.
Ia menyarankan agar Kemendagri menunjuk Pj Gubernur dari kalangan PNS. Misalnya dari Kemendagri, kementerian lain, ataupun pemda.
“Ambillah dari PNS lainnya seperti biasanya. Kalau kurang dari Kemendagri, ada dari pemda lainnya, atau dari kementerian di tingkat pusat. Banyak sekali eselon I dan saya yakin bisa diberdayakan,” tuturnya.
Pj Gubernur dibutuhkan lantaran masa jabatan kepala daerah tertentu telah habis sebelum disi oleh yang baru. Jika Pj diambil dari kepolisian, Riza khawatir akan menimbulkan prasangka tidak baik di tengah masyarakat.
“Terlebih pilkada ini kan dianggap rawan. Karena rawan kita harus menjaga senetral betul, seindependen betul,” pungkasnya.
(kumparan.com)