JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyambut hangat rencana
PKS merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung calon KIM yakni Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
"Kami menghormati sepenuhnya sikap politik dan kedaulatan PKS dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Termasuk jika saat ini membuka opsi untuk menjadi bagian dari KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta," kata Kamhar pada wartawan, Ahad (11/7/2024).
Menurut Kamhar, komunikasi politik lintas partai merupakan suatu keniscayaan, apalagi pada konteks pilkada.
"Hampir di seluruh daerah, mesti membangun koalisi atau kerjasama lintas partai untuk mencukupkan syarat mengusung pasangan calon. Lagi pula, semua pihak menyadari bahwa konfigurasi politik di pusat dengan di daerah berbeda. Oleh karena itu tidak mungkin bisa dilinearkan secara mutlak antara koalisi Pilpres dengan koalisi Pilkada," kata dia.
Demokrat menurut Kamhar juga kembali memastikan akan mendukung calon yang diusung KIM di Pilkada Jakarta.
"Kami linear dengan KIM. Apa pun yang menjadi keputusan KIM akan kami ikhtiarkan untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk kesuksesan pada Pilkada mendatang. Ini sejalan dengan prinsip dan semangat yang sering dipresentasikan Pak Prabowo selaku pemimpin KIM dan Presiden terpilih untuk membangun kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen," kata dia.
"Karenanya, terkait ajakan untuk menjadi bagian dari KIM Plus pun tentu terbuka," sambungnya.
Duet AMAN KedaluarsaSebelumnya, Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) pada pilkada DKI Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024.
"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujar Kholid dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu 10 Agustus 2024.
Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.
"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya yang dikutip dari Antara.
Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta.
Liputan6