JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku banyak mendapatkan ancaman sejak menjadi `pembantu` Presiden Joko Widodo (Jokowi).Ancaman semakin sering setelah skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) mencuat beberapa waktu terakhir.
"Ancaman makan sehari-hari. Apalagi ada Jiwasraya dan Asabri," ucap Erick, Jumat (17/1).
Namun, ia bilang ancaman itu tak membuatnya takut untuk mengambil kebijakan terkait perusahaan pelat merah. Erick menegaskan tetap bekerja sebaik-baiknya.
"Tapi kami tetap Lillahi Ta`Ala. Kerja yang terbaik saja," imbuh dia.
Sebagai informasi, Jiwasraya kini sedang terkena masalah likuiditas. Perusahaan terpaksa menunda pembayaran klaim jatuh tempo sebesar Rp802 miliar per Oktober 2018.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya. Lembaga itu memperkirakan negara rugi sebesar Rp13,7 triliun per Agustus 2019 dari dugaan korupsi tersebut.
Kejagung telah menahan lima tersangka yang terkait dengan kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Mereka adalah mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, Mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.
Dua tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan ada dugaan korupsi di tubuh Asabri. Ia meminta hal itu diusut secara tuntas.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, kerugiannya di atas Rp10 triliun gitu," ujar Mahfud.
Wakil Menteri BUMN Kartika Kartika Wirjoatmodjo berpendapat potensi kerugian negara dari dugaan korupsi di Asabri lebih rendah dari Jiwasraya. Sejauh ini, pihaknya masih memeriksa keuangan Asabri.
Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melakukan sejumlah tindakan untuk memeriksa pihak mana saja yang bertanggung jawab dari penurunan kinerja yang signifikan pada kinerja Asabri. Kartika berjanji akan mengumumkan proses pemeriksaan secepatnya.
"Nanti pada saatnya kami umumkan sanksi dan proses seperti apa," jelas Kartika.
(cnnindonesia.com)