PEKANBARU, kabarmelayu.com - "Walikota tak datang guru Tak akan ngajar" orasi lantang dari salah seorang guru peserta aksi demonstrasi ribuan guru sertifikasi di depan kantor Walikota Pekanbaru, Senin (25/3).
Ira, Salah seorang peserta aksi dalam orasinya menyebutkan, kami sudah enam Hari melakukan demo, tetapi Walikota Pekanbaru, Firdaus tidak berkenan menjumpai kami. Artinya Walikota tidak peduli dengan guru. Atau mungkin Walikota tidak bernyali untuk menemui guru, teriaknya.
"Kami tidak akan berhenti melakukan aksi ini, sampai tuntutan kami, yakni, Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor : 7 tahun 2019, tentang Tunjangan guru dihapus". Karena kebijakan Walikota tersebut telah melukai hati ribuan guru di Pekanbaru, teriaknya.
Lagi kata Ira, tahun 2018 TPP kami dikurangi kami diam, tidak dibayarkan sampai tiga bulan juga kami sabar. Tetapi dengan terbttnya Perwako nomor :7 tahun 2019, TPP guru bersertifikasi di hapus. "Siapa yang tidak sakit Pekanbaru sebutnya.
Seorang peserta aksi lainnya menyebutkan, sejak para guru melakukan aksi demo, telah mulai ada intimidasi. Namun kami tidak akan takut, kami akan terus berjuang memperjuangkan hak-hak kami. Jika disebut kami telah menerima tunjangan sertifikasi, itu benar. Tetapi sertipikat bisa diraih berkat kerja keras kami yang memakan waktu sampai satu tahun, bahkan masih banyak guru yang gagal menerima sertipikat sebagai guru bersertifikasi, sebutnya lantang.
Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan kota Pekanbaru, Abdul Jamal kelokasi aksi, terkesan menambah semangat para guru dalam menggelar aksi demo. "Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru selaku orang tua kami ada hadir ditengah-tengah kami," seru para guru lagi.
Kepala Dinas Pekanbaru, Abdul Jamal yang dikonfirmasi terkait kehadirannya dilokasi aksi, menampik jika dirinya memberikan semangat kepada guru dalam aksinya. "Saya hadir untuk melihat dan mendengar tuntutan mereka, bukan memberikan dorongan,"sanggahnya.
Sebalikya Abdul Jamal berharap para guru dengan latar belakang sudah bersertifikasi kembali melakukan tugasnya untuk mengajar, karena untuk menyelesaikan masalah tidak harus dengan demo, tukasnya.
Menurut Abdul Jamal, tuntutan para guru tetap diakomodir dan akan dirapatkan dengan Walikota serta pejabat terkait guna mencarikan solusinya, pungkasnya.(jsn)