PEKANBARU, kabarmelayu.com - Puluhan warga Perumahan Tunggal Perkasa, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru mengadu ke DPRD Riau melaporkan proyek pembangunan Saluran Udara Tenggangan Tinggi (SUTT) yang bertenaga 150 KV ke pimpinan DPRD Riau. Pembangunan tower tersebut tidak sesuai dengan izin dan kajian amdal yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau,
Puluhan warga Perum Tunggal Perkasa diterima wakil ketua DPRD Riau, Novrywaldi Jusman, diruang kerjanya, Kamis (29/9/16)
Menurut Hadi Zega, berbagai langkah sudah dilakukan masyarakat setempat untuk mencari titik terang permasalahan tersebut, namun masih saja menemukan jalan buntu.
"Kami sudah melayangkan surat ke Gubernur Riau tembusan ke beberapa pihak terkait. Namun belum ada tanggapan sama sekali," kata Hadi.
Dikatakan Hadi Zega, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau, namun yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pihaknya.
"Setelah mengkaji persoalan kemudian kita surati BLH. Dari hasil surat tersebut juga tidak ada tindaklanjut, katanya.
Seraya menambahkan BLH mengaku pernah mengundang sejumlah pihak, namun tidak dihadiri pihak terkait yakni rekanan dan PLN," ungkapnya
Seperti yang diketahui lanjut Hadi, pihaknya juga sudah turun ke lokasi dimana pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan, pihaknya juga langsung mencocokkan data yang dikeluarkan BLH denga data yang ada dilapangan.
Dengan menggunakan alat GPS, akhirnya pihaknya menemukan berbagai kejanggalan yang menurutnya sangat fatal. Pasalnya titik tapak pembangunan SUTT tersebut berbeda jauh dengan apa yang dikeluarkan BLH.
"Titik kordinat yang mendapat persetujuan dari BLH Provinsi Riau itu harusnya di titik T 29 780848.717. Namun, dilokasi pihak PLN membangun tower yakni untuk titik 29 X781142.654 : Y 52331,215," Terangnya
Untuk diketahui lanjut Hadi Zega, rekomendasi titik kordinat dari BLH Riau tentu sudah melalui kajian sehingga terhindar dari dampak lingkungan.
"Rekom BLH Riau itu sudah melalui kajian lapangan. Jika tidak diindahkan maka hal ini patut dipertanyakan. Kemudian kita ingatkan kepada rekanan, jangan korban masyarakat karena kepentingan segelintir pihak elit di Riau, sangat fatal akibatkanya dikemudian hari," himbau nya
Warga pada intinya tidak menolak adanya Sutet, namun titik kordinat Tower Sutet tidak sesuai dengan izin dan kajian yang sudah dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau.
"Kami tidak menghalangi pembangunan dari pemerintah itu Pak, kalau sudah sesuai dengan izin, tetapi sudah membahayakan keselamatan kami," terangnya
Bukannya menemukan, pasalnya malah diancam oleh oknum TNI yang ditugaskan pihak PLN. "Kami diancam kalau warga menolak akan diputuskan aliran listrik ke rumah kami, maka kami minta Bapak Dewan bisa melakukan penyetopan pekerjaan sementara untuk menyelesaikan kasusnya," sebut Hadi lagi.
Menanggapi keluhan warga itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung menghentikan pembangunan Sutet, namun dewan akan memanggil pihak terkait.
"Kalau betul dekat atap rumah warga dan tidak sesuai dengan UKL,UPL memang akan membahayakan warga, maka secepatnya Komisi D yang membidangi masalah ini akan memanggil pihak terkait, PLN, BLH dan lainnya untuk menuntaskan masalah itu," tuturnya.(ma)