JAKARTA, kabarmelayu.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, bentrokan berdarah yang terjadi di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (25/8/2016) siang, membuktikan jika kepolisian belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Bahkan ia menyebut, kepolisian belum berubah.
"Peristiwa bentrokan berdarah yang mengakibatkan seorang warga tewas di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukan, Polri tidak pernah profesional dan proporsional. Padahal elite Polri selalu berbicara bahwa perubahan sudah dilakukan jajaran Kepolisian," sebut Neta S Pane , Jumat (26/08/2016).
Menurutnya, dengan tewasnya Apri Adi Pratama (24) tersangka pembunuh Brigadir Adil S Tambunan (31), semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya Kantor Polisi bukanlah tempat yang aman bagi pencari keadilan.
"Semangat Pelayanan, Mengayomi dan Melindungi yang digaung-gaungkan Polri selama ini menjadi sebuah bualan atau jargon kosong yang jauh dari kenyataan," imbuhnya.
Karena, lanjut Nata S Pane, di Kantor Polisi sendiri masih dipenuhi oleh oknum-oknum yang lebih mengedepankan arogansi.
"Ini faktanya, jadi jangan ditutup-tutupi, bahwa Polisi masih mengedepankan kekuatan fisik ketimbang kekuatan otak," tukasnya.
Jika ini terus berkelanjutan, kata Neta S Pane, bukan hal mustahil kantor Polisi dan personil-personil Kepolisian yang sebenarnya merupakan aparatur keamanan, bakal menjadi musuh masyarakat dan menjadi tempat yang tidak nyaman bagi pencari keadilan.
"Untuk itu saya pikir Mabes Polri harus turun tangan menyelesaikan sampai tuntas kasus ini. Mabes Polri harus menurunkan Propam, bukan hanya dari Polda Riau saja. Supaya kasus ini tidak terjadi lagi dan terusut tuntas dengan transparan," pinta Nata S Pane.
Selain ini, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) meminta agar Komnas HAM ikut mengusut tuntas peristiwa berdarah yang mengakibatkan seorang warga tewas dalam bentrokan tersebut.
Komnas HAM harus turut mengusut kematian tersangka Apri Adi Pratama serta seorang pendemo yang tewas di Mapolres Kepulauan Meranti dan Komisi III DPR juga perlu memanggil Kapolri dan Kapolda Riau untuk mempertanyakan apa sesungguhnya yang terjadi disana.
"Kasus seperti ini tidak boleh di diamkan, karenan nantinya akan menjadi api dalam sekam yang akan terus menerus memicu permusuhan antara masyarakat dengan Polri," pungkasnya. (*/rec)