kabarmelayu.com,INHIL- Pembangunan jembatan penghubung Desa Sungai Junjangan dan Desa Sungai Raya, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, dengan anggaran Rp11,49 miliar menuai sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari progres pekerjaan, dugaan penggunaan material bekas, hingga tidak jelasnya fasilitas penyeberangan darurat bagi masyarakat.
ketika jembatan belum dapat dimanfaatkan, masyarakat masih mengandalkan perahu milik warga. Untuk menyeberangkan sepeda motor, warga disebut harus membayar Rp10.000 sekali penyeberangan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: mengapa proyek bernilai miliaran rupiah belum memberikan kepastian akses penyeberangan sementara yang aman bagi masyarakat?
Berdasarkan investigasi Media Purna Polri pada 23 Oktober 2026, papan informasi proyek mencantumkan tanggal kontrak 31 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
Dengan asumsi pekerjaan dimulai 1 Agustus 2026, proyek diperkirakan berakhir 28 Desember 2026.Artinya, saat berita ini diterbitkan pada 13 November 2026, waktu pelaksanaan tersisa sekitar 45 hari kalender. Sementara itu, progres pekerjaan masih membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
Selain progres pekerjaan, kondisi material di lapangan juga menjadi perhatian. Media ini mengamati material besi dan kerikil yang disimpan dalam karung. Sejumlah tiang pancang beton yang terlihat berdiri juga diduga merupakan material bekas.Temuan tersebut membutuhkan penjelasan teknis. Pihak dinas, PPK, PPTK, kontraktor, dan konsultan pengawas perlu menjelaskan jenis, ukuran, mutu, serta kesesuaian seluruh material dengan spesifikasi kontrak.
Apakah material tersebut benar-benar sesuai dengan perencanaan teknis? Mengingat nilai proyek mencapai Rp11,49 miliar, kualitas konstruksi tidak boleh menjadi hal yang dikompromikan.
Seorang warga bernama Sumbar yang ditemui pada 23 Oktober 2026 menyampaikan bahwa masyarakat masih menggunakan perahu milik warga untuk menyeberangkan kendaraan dan aktivitas sehari-hari.
Ia juga mempertanyakan biaya penyeberangan Rp10.000 untuk sepeda motor serta mengapa akses penyeberangan darurat belum mendapatkan kepastian.Menurut Sumbar, masyarakat setempat juga merasa tidak dilibatkan dalam pekerjaan proyek, termasuk untuk pekerjaan kasar. Ia menyebut tenaga kerja yang menikmati pekerjaan tersebut justru didominasi orang dari luar Kabupaten Indragiri Hilir.
Persoalan ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan proyek. Apakah tersedia anggaran untuk fasilitas penyeberangan sementara? Jika tersedia, berapa nilainya dan bagaimana realisasinya?Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai dugaan praktik setoran atau commitment fee dalam pelaksanaan proyek.
Hal tersebut bukan tuduhan bahwa praktik itu telah terjadi. Namun, dengan nilai anggaran miliaran rupiah, mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan harus dibuka secara transparan.Dinas PUPKP Inhil perlu menjelaskan apakah terdapat pungutan atau permintaan setoran kepada kontraktor maupun pihak lain yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Publik berhak mengetahui ke mana anggaran digunakan dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan dalam proyek tersebut.Untuk memperoleh pemberitaan berimbang, pada 24 Oktober 2026 Media Purna Polri telah menyampaikan sembilan poin permohonan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPKP Inhil, Yusnaldi, S.T., M.M., serta Andy Hifandy, S.T., M.IP.
Konfirmasi meliputi nilai kontrak, progres pekerjaan, spesifikasi material, penggunaan tiang pancang, asal tenaga kerja, fasilitas penyeberangan darurat, hingga pelibatan tenaga kerja lokal.
Yusnaldi mengarahkan media agar melakukan konfirmasi kepada PPK dengan melibatkan PPTK, tim teknis, kontraktor, dan konsultan pengawas.
Menindaklanjuti arahan tersebut, media menghubungi PPTK Andy Hifandy melalui WhatsApp. Namun, jawaban yang diterima hanya singkat, "Semua sedang proses."Media ini juga berupaya meminta arahan untuk menghubungi kontraktor pelaksana CV Extrakarya Ubersukses dan konsultan pengawas PT Raissa Gemilang, tetapi belum memperoleh petunjuk lebih lanjut.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, kontraktor pelaksana bernama Roni meminta media menanyakan persoalan tersebut kepada pihak dinas. Ketika ditanyakan secara khusus mengenai ukuran besi yang digunakan, belum ada penjelasan yang diberikan.Dengan anggaran Rp11,49 miliar, masyarakat berhak mengetahui kualitas material, progres pekerjaan, penggunaan anggaran, serta mekanisme pengawasan proyek.
PPK, PPTK, kontraktor, konsultan pengawas, dan Dinas PUPKP Inhil perlu memberikan penjelasan terbuka agar berbagai pertanyaan publik tidak terus berkembang menjadi dugaan.Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton pembangunan, bahkan harus mengeluarkan biaya untuk menyeberangkan kendaraan, sementara proyek miliaran rupiah masih menyisakan berbagai tanda tanya.
Uang negara harus menghasilkan pembangunan berkualitas, bukan justru menyisakan dugaan dan ketidakjelasan.(Me)