kabarmelayu.comJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono memngungkapkan, ada 112.551 rumah yang rusak diterjang banjir dan longsor di
Sumatera. Paling banyak di Provinsi Aceh.
AHY mengatakan, data itu telah dilaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Adapun, jumlahnya masih terus dihitung seiring waktu.
"Itu kurang lebih ada 112 ribu unit rumah yang terdampak di tiga provinsi, baik yang statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat maupun hanyut," kata AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dia merinci, di Provinsi Aceh 75 ribu rumah terdampak. Kemudian, 28.600 unit rumah di Sumatra Utara, dan 8.900-an rumah di Sumatera Barat.
Kendati demikian, nilai kerugian dan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan 112 ribu rumah itu masih dihitung. Mengingat tingkat kerusakan yang berbeda-beda tiap unit rumah yang terdampak.
"Menteri PKP tadi menyampaikan kepada kami, tentunya selain sedang mempersiapkan anggaran, menghitung anggaran dan kebutuhan untuk perbaikan dan pembangunan rumah rakyat yang tentunya sangat dinantikan, termasuk relokasi ke area yang lebih aman dari daerah-daerah yang rawan bencana tadi," beber AHY.
Sebelumnya, AHY memprioritaskan perbaikan akses jalan dan jembatan terdampak bencana Sumatra. Tujuannya membuka akses logistik ke wilayah yang sebelumnya terisolasi.
AHY menyadari banyak aspek yang menjadi fokus dalam penanganan bencana. Setelah meninjau langsung lokasi, dia memutuskan untuk mendahulukan pembukaan akses bagi logistik.
"Ini memang sangat mendasar ya. Karena telur dan ayam mau mana dulu. Tapi saya bisa mengambil kesimpulan setelah melihat beberapa lokasi yang memang parah ya. Memang akses jalan itu yang sangat utama terlebih dahulu," kata AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Menurutnya, pembukaan akses tersebut menjadi penting selama masa tanggap bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat ini. Sehingga diharapkan bantuan logistik bisa menjangkau lebih luas daerah terdampak.
"Tapi seringkali sulit untuk menembus semua daerah karena transportasi tidak memungkinkan. Nah inilah mengapa kami saat ini memang fokus menggeser alat-alat berat. Tapi alat berat juga terbatas jumlahnya karena ini benar-benar masif," ujarnya.
AHY bilang, perbaikan secara sederhana pun diambil sebagai opsi di daerah-daerah yang sulit dijangkau alat berat tadi. "Paling tidak yang diupayakan sekarang itu misalnya menyambungkan jalur utama secara temporer," tuturnya.
Dia menjelaskan, dengan adanya sarana sementara, proses pembangunannya bisa jauh lebih cepat dan membuka akses logistik. Hal ini dilakukan seiring dengan perencanaan pembangunan secara permanen.
"Kalau menunggu proses perbaikan hingga pulih dan permanen itu bahkan membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Tapi tentu tidak mungkin kita menunggu selama itu. Harus dilakukan perbaikan temporer sehingga bisa dilalui tapi hanya terbatas," kata dia.
"Mungkin satu jalur saja dan bergantian dan hanya untuk mobilitas esensial. Itu bisa dan sudah akhirnya digunakan, yang tadinya 2 minggu bisa 1 minggu bahkan 5 hari. Nah ini akan terjadi di sana-sini seperti itu," sambung AHY.
Liputan6