JAKARTA - Sejumlah guru yang tergabung dalam Perkumpulan Pendidik Indonesia menyampaikan dugaan permainan seputar pengangkatan guru honorer di tingkat pemerintah daerah (Pemda). Menurut mereka, Ketua KPK, Firli Bahuri harus turun tangan menangani hal tersebut.
“Sampai sekarang belum ada kejelasan, kami kerja saja tapi tidak dapat gaji dan tunjangan,” kata Dudi Mulyana, perwakilan guru honorer asal Indramayu seperti dikutip, Sabtu (10/12/2022).
Dudi mencatat, hingga saat ini masih banyak persoalan yang membuat nasib guru honorer tidak jelas. Termasuk keberadaan 15.415 guru yang sudah lulus seleki PPPK 2021 namun belum juga diangkat oleh pihak Pemda. Padahal berdasarkan informasi yang diterima, pemerintah pusat telat menerbitkan Nomor Induk PPPK serta anggaran untuk gaji guru honore sudah ditransfer ke Pemda.
“Jawaban pusat dan Pemda beda-beda, katanya sudah ditransfer, tapi Pemda bilang belum ada dana. Mohon Ketua KPK Firli Bahuri turun tangan, ini ada apa? Apa benar Pemda belum terima dana?” minta Dudi.
Dudi mengaku miris karena bertahun-tahun keberadaan guru honorer terkatung-katung. Meski beban kerjanya tak jauh beda dengan PNS, mereka hanya menerima honor seadanya. Dudi merasa, sikap pemerintah seperti memandang sebelah mata, terutama dengan terbitnya kebijakan yang dianggap kurang memihak guru honorer.
“Anehnya juga banyak guru lulus passing grade tapi usulan formasi dari Pemda malah minim. Padahal kuota dari pemerintah pusat lumayan banyak, tapi kenapa yang diusulkan sedikit,” ujar dia heran.
Minta KPK KawalSelain Dudi, Anwar Sanusi yang juga sebagai guru honorer berharap KPK mengawal kebijakan proses penerimaan dan pengangkatan guru PPPK. Sebab, hal itu menyangkut nasib ribuan guru yang telah lama mengabdi di seluruh pelosok Indonesia dan ditengarai ada potensi permainan yang sangat rentan terjadi selama proses tersebut.
“Mohon KPK ini diusut, karena ini terjadi di banyak daerah, dan kami percaya dengan kerja KPK,” dia menutup.
(Liputan6.com)