Kampar, kabarmelayu.com - Alasan masuk dalam kawasan tempat latihan militer TNI AD Komando Daerah Militer (Korem) 031/Wirabima (WB), beberapa batang pohon sawit milik warga Kilometer (KM) 16, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau terpaksa ditumbangkan oleh oknum yang mengaku TNI AD Korem 031 WB, Jumat 18 November 2016 lalu.
Penumbangan pohon pohon sawit itu sebagai dampak pekerjaan pembuatan parit pembatas dengan menggunakan alat berat eskavator.
Ketua RW 8 Desa Bencah Kelubi, Wagiman kepada wartawan mengaku ada ada empat kepala keluarga (KK) yang mengaku tanaman sawit mereka yang telah berusia belasan tahun ditumbangkan oleh anggota Korem 031/WB karena berada dalam kawasan yang rencananya akan dijadikan lahan untuk latihan militer/lapangan tembak. Lalu Wagiman dan bersama beberapa warganya serta mengajak beberapa wartawan ke lokasi.
Dari pantauan di lapangan, memang sedang berlangsung pekerjaan pembuatan tempat latihan militer oleh lebih kurang satu pleton anggota Korem 031/WB. Salah satu sudut terlihat satu eskavator yang disiapkan untuk membuat parit pembatas dengan lahan sawit masyarakat.
Salah satu lahan sawit yang terkena proyek lapangan tembak ini, adalah pasangab suami istri (pasutri) petani, P Harianja dan D br Hutapea. Pasutri ini kaget, melihat sawit sawit milik mereka sudah ditumbangkan. Harianja lalu mempertanyakan hal itu kepada Kolonel (Inf) Samad selaku penanggungjawab lapangan.
Menurut Samad, kawasan yang di klaim Harianja tanah miliknya telah masuk ke dalam areal yang akan dijadikan tempat latihan militer. Jika ada warga yang keberatan dipersilahkan melakukan klaim ke Bagian Hukum Korem 031/WB di Pekanbaru.
Setelah melakukan negosiasi yang alot, Kolonel Samad setuju menghentikan pekerjaan mereka paling lambat Selasa lusa (22/11/16) sampai diperoleh kepastian tentang status lahan yang dipersengketakan Harianja dan beberapa warga lainnya.
Ketua RW 8 Desa Bencah Kelubi, Wagiman mengaku sengketa lahan itu sudah berlangsung lama. Bahkan persoalan itu pada 2013 sudah sempat diadukan ke DPRD Riau dan bahkan Komnas HAM. Tetapi persoalan itu hingga kini tidak juga selesai.***