PEKANBARU - Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Evarevita menerima kunjungan Tim Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terkait upaya peningkatan pendapatan petani hutan melalui kegiatan Perhutanan Sosial (PS) dan pola kombinasi pengelolaan hutan dengan peternakan (silvopasture) serta tanaman tumpang sari.
Saat pertemuan tersebut, Evarevita menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pertemuan kunjungan kerja tersebut dalam rangka untuk saling berbagi informasi khususnya terkait upaya peningkatan pendapatan petani hutan melalui perhutanan sosial.
"Kami atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan perwujudan kesejahteraan masyarakat termasuk perhutanan sosial ini," katanya di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (23/8/2021).
Ia mengatakan Pemprov Riau akan selalu mendorong konsep pembangunan rendah karbon. Kemudian, Pemprov Riau juga memiliki program Riau Hijau, di mana Riau Hijau ini menjadi tiga pilar utama terhadap pengendalian, kerusakan dan pengendalian lingkungan.
"Riau hijau ini juga meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam melalui fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan bagi masyarakat," lanjut Evarefita.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar, Muzli M Nur pertemuan ini merupakan kondisional yang sangat strategis karena diketahui bahwa Provinsi Riau termasuk wilayah hutannya cukup luas.
"Sumatera Barat juga demikian memiliki kawasan yang cukup luas berada di angka 2,4 juta hektar atau 55 persen dari seluruh wilayah wilayah darat yang ada di provinsi Sumatera Barat," sebut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar.
Sehingga, banyaknya ketergantungan masyarakat Sumbar yang berada di sekitar hutan yang notabene tentunya mencari sumber kehidupan dari wilayah hutan.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan peran serta sektor kehutanan di dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar hutan tentu perhutanan sosial merupakan salah satu jawaban dalam rangka memberdayakan masyarakat.
"Melalui program perhutanan sosial sekaligus upaya melindungi kawasan hutan tersebut," tambahnya.
Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan 15 program unggulan terlihat bahwa keinginan Pemerintah Provinsi Sumbar berfokus pada mengembangkan sektor pertanian.
"Mengingat 52,8 persen masyarakat Sumatera Barat hidup sebagai petani. Dari 15 program unggulan di sana juga ditegaskan bahwa anggaran untuk sektor pertanian itu harus berada pada angka 10 persen," jelas Muzli.
Oleh karena itu, pihaknya berharap melalui pertemuan tersebut dapat menjadi perhatian terutama terkait upaya peningkatan pendapatan petani hutan melalui kegiatan perhutanan sosial dan pola pembinaan pengelolaan hutan dengan peternakan silvopasture serta tanaman tumpang sari.
"Semoga ada masukan informasi serta dapat saling memberi masukan khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan ini," tuturnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut rombongan Tim Komisi II DPRD Provinsi Sumbar serta beberapa Kepala OPD Provinsi Sumbar yang terkait, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau, Ma'mun Murod serta beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau yang terkait. (MC)