PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dalam beberapa hari ini melanda Riau. Data dari kepolisian dari Januari 2021 hingga saat ini, luas hutan dan lahan terbakar di Riau mencapai 248,95 hektare. Kebakaran Itu tersebar di delapan kabupaten dan kota.
"Karhutla terjadi di delapan daerah di Riau dengan luas lahan terbakar bervariasi. Ada yang 4 hektare, ada juga 82 hektare yang terbakar. Total semuanya mencapai 248,95 hektar sejak awal Januari 2021," ujar Kepala BPBD Riau Edwar Sanger Selasa (23/2/2021).
Berdasarkan hasil pendataan, lahan terbakar paling luas di Kabupaten Bengkalis, mencapai 82 hektare. Selanjutnya disusul Siak 45 hektar, Kota Dumai 40 hektar, dan Indragiri Hilir juga 40 hektar.
"Lalu di Kabupaten Pelalawan 26 hektar, Kepulauan Meranti 4 hektar, Indragiri Hulu 5 hektar dan Rokan Hilir 5 hektar," kata Edwar.
Sebagai upaya pemadaman itu, tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD dan Manggala Agni dibantu RPK dari perusahaan di sekitar lokasi kebakaran seperti PT Sumatera Riang Lestari.
Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, beberapa pointers arahan Presiden Joko Widodo yang harus segera dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
"Bapak Presiden telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada kita semua untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan tidak terlambat dalam menangani titik api," kata Agung.
Jendral bintang dua menjelaskan, presiden meminta manajemen pelaporan titik api agar terkordinasi semua pihak. Caranya dengan mengupdate kondisi harian dengan memanfaatkan tehnologi.
Untuk pengantisipasi Karhutla, harus melibatkan para Bhabinkamtibmas, Babinsa dan masyarakat peduli api. Karena penyebab utama Karhutla adalah faktor manusia dengan motif ekonomi.
"Penataan ekosistem gambut agar tetap dilakukan dengan menjaga tinggi permukaan air gambut.. Arahan presiden jangan membiarkan api membesar, jangan terlambat memadamkan, agar direspon dengan cepat," jelasnya.
Dia mengemukakan, bahwa operasi pemadaman dari udara yakni dengan penggunaan water boombing (bom air) dilakukan apabila api sudah besar dan tidak terkendali, karena mengoperasionalkan water boombing memerlukan biaya besar.
"Penegakan hukum pelaku karhutla dilakukan tanpa kompromi. Kita akan langsung tancap gas dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak dan lebih memaksimalkan lagi penggunaan aplikasi Dashboard Lancang Kuning," tukasnya. (MCR)