JAKARTA - Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) berencana tetap turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja meski telah berdialog dengan staf khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial, Aminuddin Maruf.
Pertemuan dengan Aminuddin itu digelar di Wisma Negara, Kementerian Sekretariat Negara Jumat (6/11) siang tadi.
"Soal rencana ke depan tetap kita akan melakukan gerakan, dari gerakan jalanan, dialektis, akademis, dan konstitusi," kata Presiden Mahasiswa DEMA UIN Malang, Aden Farikh saat dihubungi melalui telepon setelah menggelar pertemuan, Jumat (6/11).
Dalam pertemuan dengan Aminuddin, Aden bersama perwakilan DEMA PTKIN lainnya menyampaikan sejumlah poin terkait kejanggalan dalam UU kontroversial itu.
"Kami dari tim PTKIN se-Indonesia menilai UU Nomor 11 itu cacat secara formil dan materil, jauh dari asas demokratis dan partisipatif publik," kata dia.
Dia juga menyebut Aminuddin akan menyampaikan aspirasi dan pandangan-pandangan dari mahasiswa ke kementerian dan lembaga terkait.
"Menerima istilahnya, dan membawa ke kementerian yang bersangkutan atau kementerian terkait," ucap dia.
Sebelumnya, perwakilan DEMA PTKIN menyampaikan persoalan sejumlah bab dalam UU Cipta Kerja.
Di antaranya tentang pemanfaatan ruang hingga proses penyederhanaan bagi perizinan tanah dan kemudahan berinvestasi.
Aminuddin diketahui telah melakukan pertemuan dengan tujuh perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia pada Kamis (5/11) kemarin.
Dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu, Aminuddin juga menjadi perwakilan dari istana yang menemui mahasiswa.
Gelombang aksi menolak UU Cipta Kerja diketahui bergulir sejak pengesahan pada 5 Oktober 2020. Mahasiswa hingga kalangan buruh berkali-kali turun aksi ke jalan.
(CNNIndonesia.com)