JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi menyatakan tidak memfasilitasi tes virus corona (Covid-19) bagi mahasiswa yang mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini diungkap merespons imbauan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 beberapa hari lalu.
Beberapa kampus yang tidak memfasilitasi pemeriksaan corona untuk mahasiswa yang berdemonstrasi adalah Universitas Pancasila, Universitas Nasional dan Universitas Gadjah Mada.
Kepala Biro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengatakan pihak kampus sudah mewanti-wanti agar mahasiswa tidak mengikuti demonstrasi di tengah pandemi Covid-19.
"Kami informasikan bahwa sudah terdapat edaran dari bidang kemahasiswaan yang menyatakan tidak menyetujui kegiatan demo pada masa pandemi ini karena besarnya risiko penularan," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).
"Mahasiswa yang tetap berangkat memiliki tanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Termasuk rapid test merupakan tanggung jawab pribadi untuk saat ini," lanjutnya.
Putri mengatakan imbauan agar melakukan rapid test secara mandiri sudah disampaikan oleh pihaknya kepada mahasiswa. Ini disarankan agar mahasiswa mengetahui kondisi kesehatannya dan tidak membahayakan orang di sekitarnya.
Lebih lanjut ia menegaskan Universitas Pancasila juga masih melakukan pembelajaran daring. Sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan di kampus dan berpotensi menyebabkan penularan virus.
Kepala Biro Humas Universitas Nasional, Jakarta, Marsudi menyebut hingga kini belum ada instruksi dari pimpinan kampus untuk memfasilitasi pemeriksaan corona bagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi.
Ia menekankan, kampus tidak terkait dalam tindakan mahasiswa melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dalam beberapa waktu ini, sehingga tidak mengadakan pemeriksaan masif.
"Mereka kan bukan atas arahan Unas, mereka kan turun berdemo atas keinginan masing-masing individu," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Marsudi juga mengatakan Unas tidak menerima informasi maupun arahan resmi dari pihak terkait agar melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa.
Sedangkan Universitas Gadjah Mada memiliki layanan fasilitas pemeriksaan corona untuk mahasiswanya. Namun terdapat syarat yang perlu dipenuhi mahasiswa untuk diperiksa secara gratis. Mengikuti demonstrasi tidak termasuk di antaranya.
"Kampus memfasilitasi tes Covid-19 untuk mahasiswa yang datang dari daerah, mahasiswa yang akan kembali ke daerah asal, mahasiswa yang akan penelitian skripsi, tesis dan disertasi, panitia kemahasiswaan dan mahasiswa yang akan mengikuti lomba," ungkap Direktur Kemahasiswaan UGM Haryadi kepada CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan klinik milik kampus tidak menolak pemeriksaan untuk mahasiswa yang mengikuti aksi. Namun mahasiswa tersebut harus memenuhi salah satu dari syarat yang disebut.
"Tidak memenuhi kriteria, mahasiswa secara sadar tes mandiri di luar," lanjutnya.
Namun begitu, katanya, UGM menyediakan tempat periksa dan isolasi bagi mahasiswa yang memiliki gejala namun tidak termasuk dalam lima syarat yang ditentukan kampus.
Sebelumnya, juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta agar kampus melakukan pemeriksaan massal terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi belakangan ini.
Satgas Covid-19 mencatat ada 123 mahasiswa berasal dari perguruan tinggi di enam provinsi yang tercatat reaktif Covid-19. Ia pun khawatir demonstrasi mahasiswa akan memunculkan klaster baru.
"Kami imbau agar pihak universitas yang mahasiswanya mengikuti kegiatan aksi tersebut untuk melakukan identifikasi dan testing," katanya, Selasa (13/10).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau mahasiswa tidak turun ke jalan berdemo menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan mahasiswa sebaiknya disalurkan lewat jalur akademis. Namun demonstrasi mahasiswa masih berlangsung sejak 8 Oktober hingga hari ini di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta.
(CNNIndonesia.com)