Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 6.316 T

Harijal - Rabu, 15 April 2020 11:46 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2020/04/cd2f0a042020_untitled32.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Foto: Arie Pratama

JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2020 mencapai US$ 407,5 miliar. Dengan menggunakan kurs US$ 1 = Rp 15.500 maka nilainya mencapai Rp 6.316 triliun.

ULN ini terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 203,3 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 204,2 miliar.

"ULN Indonesia tumbuh 5,4% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6% (yoy). Perkembangan tersebut terutama didorong oleh perlambatan ULN publik," demikian keterangan BI seperti dikutip Rabu (15/4/2020).

BI melaporkan ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Februari 2020 sebesar US$ 200,6 miliar atau tumbuh 5,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,5% (yoy).

"Penurunan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi sentimen global sebagai dampak pandemi COVID-19 yang meluas sehingga mendorong arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik," terang BI.

"ULN Pemerintah tersebut dikelola secara hati-hati dan kredibel guna mendukung belanja Pemerintah pada sektor prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

ULN swasta tumbuh stabil

Pada Februari 2020, ULN swasta tumbuh 5,9% (yoy), relatif sama dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan di tengah peningkatan ULN lembaga keuangan. Pada Februari 2020, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan tumbuh sebesar 6,9% (yoy), melambat dari 7,7% (yoy) pada Januari 2020. Sementara itu, ULN lembaga keuangan tumbuh meningkat dari 0,3% (yoy) pada Januari 2020 menjadi 2,7% (yoy) pada Februari 2020.

Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,4% dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya."

Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Februari 2020 sebesar 35,9%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,3%. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,2% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian."

(CNBCIndonesia.com)

Berita Terkait

Peristiwa

Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah

Peristiwa

Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peristiwa

Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin

Peristiwa

Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

Peristiwa

Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu

Peristiwa

Wabup Yuliantini Sampaikan Sambutan Bupati Inhil Terhadap Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Bupati Inhil Tahun 2025