JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengklarifikasi pemberitaan media yang menyebut dirinya menghapus Ujian Nasional (UN). Nadiem menyatakan bahwa UN tidak dihapus, hanya diganti.
"UN itu tidak dihapus. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku," kata Nadiem saat menjawab pertanyaan dari anggota Komisi X Rano Karno dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (12/12).
Dia pun meminta agar media tak lagi menulis UN dihapus. Nadiem berkata bahwa UN akan diganti menjadi Assessment Kompetensi.
"Jadi mohon tidak lagi bicara kepada media bahwa UN dihapus," katanya.
Nadiem menerangkan hal yang dihapus ialah format ujian per mata pelajaran yang mengikuti kelengkapan silabus dari kurikulum.
Ke depan, lanjutnya, UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum yang mirip seperti Programme for International Student Assessment (PISA).
"Itu yang dihapus. Diganti tapi dengan Asesmen Kompetensi Minimum yaitu hampir mirip seperti PISA yaitu literasi, numerasi, plus ada satu Survei Karakter," ucap eks bos Gojek itu.
Nadiem sebelumnya menyebut bahwa UN yang selama ini menjadi salah satu standar kelulusan siswa akan dilaksanakan terakhir kali pada 2020. Nadiem menyampaikan itu dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).
"Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem.
Respons bermunculan dari beragam pihak. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut penghapusan UN hanya akan membuat siswa lembek. Sementara Presiden Joko Widodo menegaskan mendukung rencana Nadiem menghapus UN.
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani meminta Nadiem tak terburu-buru menghapus UN. Dia mengatakan masyarakat perlu mengetahui lebih detail soal ujian yang akan diberlakukan untuk sebagai pengganti UN.
(cnnindonesia.com)