SELATPANJANG, Kabarmelayu.com - Pihak Yayasan Pendidikan Lembaga Ketahanan Masayarakat Desa (LKMD) memberhentikan Maridarwati SPd dari jabatan Kepala Sekolah MTs Al-Huda. Wati diberhentikan karena dianggap jarang berkoordinasi dengan pihak yayasan.
Maridarwati SPd diangkat sebagai Kepala Sekolah Al-Huda Desa Bokor priode 2013-2018 berdasarkan SK Yayasan Lembaga Ketahanan Masayarakat Desa (LKMD) Desa Bokor, nomor: 01/ KPTS/ PYS-LKMD/DS.BKR.KEC.RB/2013. Surat itu dikeluarkan tanggal 06 Januari 2013 ditandatangani Ketua Yayasan LKMD Desa Bokor, Joher S.Pd dan Kades Aminullah, S.Ag, SH.
Kemudian, setelah 6 tahun menjabat Kepala Sekolah, Wati diberhentikan sesuai SK Ketua Yayasan Pendidikan LKMD. Desa Bokor Nomor: 002/ YPLKMD/ IX/ 2016, tentang Pemberhentian Kepala Sekolah MTs Al-Huda Desa Bokor.
Berdasarkan surat itu, Wati dianggap sebagai kepala sekolah yang tidak pernah dalam membuat pelaporan, baik mengenai keuangan murid, guru, dan siswa melaporkan tembusan atau disampaikan ke pengurus Yayasan Pendidikan LKMD Desa Bokor. Kemudian, pertimbangan lain pemberhentian itu hasil keputusan musyawarah pengurus yayasan pendidikan LKMD Desa Bokor yang dikeluarkan tanggal 07 september 2016.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan LKMD Desa Bokor, Zulfahmi
Kepada wartawan, Wati mengaku sudah 9 tahun mengajar. Sementara menjadi Kepala Sekolah selama 6 tahun. Selama bertugas Ia mengaku tidak bermasalah dengan pihak yayasan dan kepala desa.
"Tanggal 7 September 2016, kami rapat dengan wali murid, aparat desa, dan majelis guru. Waktu itu, secara lisan kades memberhentikan saya. Katanya itu hasil kesepakatan LKMD, BPD, dan Kaur Desa," ujar Wati.
Tak hanya Wati, Bendahara Salmi S.PdI juga dibehentikan dari jabatan bendahara MTs Al-Huda Desa Bokor dan dijadikan staf biasa.
Rupanya, permasalahan ini berimbas pada belasan guru lainnya. Guru di MTs itu sempat mengancam akan berhenti secara lisan. Rupanya, pernyataan guru ini direspon pihak Yayasan. Tak lama setelah itu, mereka pun mendapat surat pemberhentian dari pihak yayasan.
Atas permasalahan ini, belasan guru mendatangi DPRD Kepulauan Meranti. Lalu, Komisi C DPRD Kepulauan Meranti menfasilitasi hearing antara majelis guru yang berhenti, pihak yayasan, dan Kepala Desa Bokor.
(goriau.com)