PEKANBARU, riaueditor. com -Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mengingatkan seluruh pihak sekolah, mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Pekanbaru, agar pembahasan pengadaan seragam sekolah harus menunggu izin dari Dinas Pendidikan.
"Jadi sebelum ada arahan, dilarang membahas pengadaan baju seragam," tegas Sekretaris Dinas Pendidian kota Pekanbaru, Muzailis, S PD. MM di ruang kerjanya, Jumat (26/7).
Diakui Muzailus, sudah menjadi tradisi setiap awal Tahun Ajaran (TA) baru, orang tua siswa dihadapkan dihadapkan dengan berbagai biaya yang mesti dibayarkan. Mulai dari perlengkapan sekolah, pengadaan pakaian seragam sekolah dan lainnya, kata Muzailis.
Tetapi kami sudah mengingatkan seluruh sekolah, agar lebih mengutamakan penataan sistim pembelajaran dahulu. Mulai dari penyusunan Ruangan belajar (Rombel), daftar mata pelajaran, pengenalan lingkungan sekolah dan aturan-aturan lainnya yang akan diterapkan pihak sekolah.Terutama kepada peserta didik baru agar proses belajar mengajar bisa berjalan kondusif, kata Muzailis.
Menurut Muzailis, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari pihak sekolah, terkait persiapan-persiapan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sesudah itu, baru bisa membahas pakaian seragam. "Itupun harus menunggu informasi atau persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Pekanbarj," tegasnya.
Ditanya, apa tindakan yang dilakukan, jika ada sekolah yang telah membahas pakaian seragam sekolah sebelum mendapat izin Disdik. Ditegaskan Muzailis, pihaknya akan memanggil dan menegor. Karena yang namanya melanggar aturan tentu ada resikonya. "Ya, siap-siap menanggung resiko," ujarnya.
"Jika ada pihak sekolah yang membandel, mengabaikan instruksi Dinas, yang dirasa memberatkan orang tua siswa, silahkan laporkan," tegasnya
Ditanya, implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor: 45/2014, tentang pakain seragam sekolah. Menurut Muzailis, terkait pengadaan pakaian, siswa tidak pernah dipaksakan. Dan yang mengumpul uang pakaian bukan pihak sekolah, tetapi dikelola oleh Koperasi sekolah. "Jadi tidak ada pelanggaran Permendikbud disana," imbuhnya. (jsn)