PEKANBARU, kabarmelayu.com - Perasaan cemas dan pesimis kini mulai menghantui para guru honor yang ada di Pekanbaru, pasalnya sudah dua tahun ajaran berlalu mereka hanya menikmati uang insentif sebesar Rp 3 juta per tahunnya.
Hal ini disampaikan H Marlis Kasim, Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi PKB, Senin (19/2/2018) bahwa dirinya sering menerima pengaduan dari para guru honor tersebut yang mengeluhkan insentif yang mereka terima. Marlis berharap Pemko menyelesaikan
"Bayangkan kawan-kawan, honor yang mereka terima cuma 600 ribu per bulannya, itu pun hanya mereka terima 5 kali saja, kemana yang 7 bulannya," ungkap Marlis.
Saat ini ungkap Marlis, para guru honor mulai cemas dan pesimis, apakah tahun 2018 ini nasib mereka akan sama seperti tahun sebelumnya. Untuk itu Marlis mendesak pemerintah kota Pekanbaru segera menuntaskan insentif para guru honor ini karena anggaran untuk itu sudah ditetapkan melalui APBD Kota Pekanbaru.
"Buruh harian lepas saja kita bayar honornya, apalagi mereka itu guru, yang sehari-hari mengabdi dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak kita yang baru tumbuh, sejak TK, SD dan SMP. Jangan permaikan nasib para guru kita ini, karena disitulah harapan seorang guru, hanya 600 ribu sebulan," ujar Marlis.
Sementara, Koordinator Forum Guru Honor Sekolah Negeri (FGHSN) Kota Pekanbaru, Sarno menyebutkan jumlah guru honor negeri dari tingkat TK, SD, hingga SMP di Kota Pekanbaru berjumlah 1100 orang.
Dikatakan Sarno, FGHSN sudah berjuang menyampaikan aspirasi mereka ke gedung rakyat, DPRD Kota Pekanbaru agar masalah insentif guru honor negeri ini diselesaikan.
"Kami berharap dan menunggu, insentif guru honor ini segera dituntaskan, dan berdoa tahun 2018 bisa dibayar penuh, tidak seperti tahun kemarin," harap Sarno.
Selain itu tambahnya, FGHSN juga memohon kepada Walikota Pekanbaru melalui Disdik Kota Pekanbaru agar diberi SK penugasan dari Walikota sebagaimana guru honor yang di provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Riau.
"SK kita selama ini dari kepala sekolah, kita memohon kepada dinas agar kita diberi SK penugasan seperti provinsi dan kabupaten/kota lainnya, dan kata dinas diminta bersabar dan menunggu, hingga hari ini masih kita tanyakan," tukas Sarno.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Drs Abdul Jamal MPd dihubungi via selulernya, aktif namun tidak menjawab. (har)