DURI, riaueditor.com - Sejumlah pengawas dan guru agama tingkat Sekolah Dasar sampai Lanjutan Atas yang berada di bawah koordinator Kantor Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas di Kecamatan Mandau dan Pinggir, Selasa (13/9/2016) menyampaikan aspirasi kepada Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.
Difasilitasi anggota DPRD Bengkalis Daud Gultom, pertemuan tersebut dilaksanakan di salah satu rumah makan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Duri, Kecamatan Mandau. Selain Daud Gultom, anggota DPRD Bengkalis yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Pipit Lestari dan Ketua Komisi IV Abi Bahrum Muhammad Ya`coeb.
Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Dinas Pendidikan Edi Sakura, Kabag Humas Johansyah Syafri, Kabag Kesra H Suwarto dan Kabag Umum Riki Rihardi.
Kabag Humas, Johansyah Syafri mengatakan, pertemuan yang dihadiri kurang lebih 50 orang pengawas dan guru agama, baik itu dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, hanya pertemuan biasa.
“Hanya menerima aspirasi. Diantaranya mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang pada tahun ini tidak lagi mereka terima sebagaimana sebelumnya. Termasuk TPP yang sudah sempat dibayarkan, tetapi harus dikembalikan lagi,” jelas Johan.
Terkait dengan aspirasi tersebut, Amril mengatakan secepatnya mencarikan solusi terbaik. Keluhan mereka itu akan segera dibahas bersama Kemenag Bengkalis. Dia sudah menugaskan Dinas Pendidikan untuk duduk semeja membahasnya bersama Kemenag Bengkalis.
Bupati Bengkalis mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Bengkalis tidak keberatan membayar TPP untuk guru agama yang berada di bawah koordinasi Kemenag Bengkalis. Apalagi dana untuk itu pada tahun 2016 ini memang sudah dianggarkan.
“Namun karena peraturan perundang-undangan tidak membolehkan, maka hingga saat ini belum bisa dibayarkan. Kalau memang aturan membolehkan, hari ini juga akan dibayarkan,” tegas Amril.
Masih menurut Amril, tak ada niat pemkab untuk tidak membayar atau menahannya. Sebab, meskipun mereka di bawah koordinasi Kemenag, namun keberadaannya untuk membangun sumber daya manusia di daerah ini.
“Apalagi masalah pembangunan bidang pendidikan ini menjadi prioritas. Tak ada niat kita untuk membeda-bedakan antara guru yang di bawah Kemenag dan Dinas Pendidikan soal TPP ini,” pungkas Amril pada pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan itu.(der/asn)