PEKANBARU, kabarmelayu.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) dengan keras menolak beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memberatkan rakyat. Hal itu berawal dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik, hingga kenaikan pembayaran tarif kendaraan bermotor, mulai dari surat tanda nomor kendaraaan (STNK), pajak, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan lain sebagainya hingga mencapai 3 kali lipat.
Presiden Mahasiswa Unri, sekaligus Koordinator Wilayah Sumbagut, Abdul Khair, mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut yang dibuat pemerintah seperti kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA yang biasa digunakan rakyat kecil dari Rp605/kWh akan menjadi Rp1.467,28/kWh. Melalui 3 tahap yang di mulai dari tanggal 1 Januari 2017, menjadi Rp791/kWh. Kenaikan berikutnya adalah tanggal 1 Maret 2017 menjadi Rp1.034/kWh, dan tanggal 1 Mei 2017 menjadi Rp1.352/kWh. Terakhir, pada tanggal 1 Juli 2017 menjadi Rp1.467,28/kWh. Kenaikan tarif tersebut sebesar 242,5% ini akan membuat rakyat kecil semakin menjerit.
"Kami mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil. Apa pemerintah telah kehilangan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa ini dengan membebankannya pada rakyat," ungkap Abdul Khair, saat dikonfirmasi, Selasa (10/1/2016) kemarin.
Untuk itu, kata dia, sebagai rakyat Indonesia, pihaknya menyatakan sikap. Pertama, menolak dengan tegas PP nomor 60 tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya kendaraan bermotor hingga 3 kali lipat yang dinilai menyengsarakan rakyat Indonesia. Kedua, menolak dengan tegas kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242,5% karena akan menyengsarakan rakyat. Ketiga, mendesak Presiden Joko Wiodo untuk mencabut PP nomor 60 tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900 VA.
Atas kondisi tersebut, BEM Unri, bahkan BEM se-Indonesia, berencana akan melakukan aksi turun ke jalan pada Kamis (12/1/2017) mendatang sebagai bentuk penolakan atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro dan memberatkan rakyat Indonesia termasuk rakyat Riau.
"Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak sedang baik-baik pada saat ini. Tetapi pada awal tahun, pemerintah menghadiahkan sebuah kado pahit dengan mencabut subsidi listrik dan menaikkan tarif STNK, BPKB dan lain-lainnya, Bagaimana nasib orangtua kami? Bagaimana nasib keluarga kami? Bagaimana nasib masyarakat miskin ke depan? Apa gunanya pemerintah sekarang? Subsidi dicabut dan masyarakat kini yang mensubsidi pemerintah atas kegagalan pemerintah mencari solusi untuk permasalahan bangsa," cetusnya.
Untuk itu, Khair mengatakan sudah waktunya almamater "biru langit" untuk bergerak atas kondisi saat ini.
"Apa yang lebih puitis selain berbicara tentang kebenaran? Kami akan lakukan aksi protes kepada kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat saat ini. Untuk itu, kepada rekan-rekan mahasiswa, atas nama rakyat Indonesia dan Riau, siapkan almamater, jalanan menanti aksimu. Hari Kamis, 12 Januari 2017, kita akan turun lakukan aksi bela rakyat," tuturnya. (riaupos.co)