PEKANBARU,- SEKOLAH negeri, biaya tinggi. Hal ini masih dirasakan warga Kota Pekanbaru yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri. Jika sekolah swasta biaya tinggi dimaklumi, tapi kalau sekolah negeri biaya tinggi, kok bisa?
Biaya-biaya ini dimulai dari tahun ajaran baru. Seperti biaya seragam yang rata-rata satu juta lebih, dilanjutkan dengan biaya buku, pengadaan LKS atau modul pengayaan, biaya les dan pelajaran tambahan, iuran kebersihan, sumbangan pengembangan sekolah, study tour, perayaan kelulusan dan beberapa biaya lainnya.
Komit Cegah Pungli
Meski sekolah negeri rawan terhadap terjadinya pungutan liar (pungli), namun Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru mengaku tidak ada menerima keluhan warga soal itu. Namun demikian, untuk mendukung program Presiden RI Joko Widodo yaitu sapu bersih (saber) pungli, Disdik telah melayangkan surat edaran ke sekolah-sekolah agar tidak melakukan pungli.
“Di sekolah dan layanan pendidikan tidak boleh ada pungli. Itu tegas disampaikan,” ujar Kepala Disdik Pekanbaru H Abdul Jamal, M.Pd.
Untuk menjalankan instruksi presiden tersebut, Jamal tak bosan mengingatkan hal ini dalam setiap kali pertemuan dengan kepala sekolah dan kegiatan apel bersama.
Jamal mengungkapkan, pihaknya telah lama menekankan kepada para pegawai dan sekolah untuk tidak menarik pungli. Imbauan tersebut bahkan telah ditegaskan dalam surat edaran yang disampaikan ke sekolah.
‘’Imbauan juga dipasang di sudut-sudut kantor Disdik jauh sebelum gerakan saber pungli diperintahkan presiden. Semua pelayanan penddikan tidak dipungut biaya alias gratis,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu cara untuk menghilangkan praktik pungli yakni dengan komitmen bersama. Selain itu, komunikasi yang baik antara sekolah dengan orangtua menjadi sangat penting dalam melawan praktik pungli.
‘’Karena sebagian besar kasus pungli terjadi akibat komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara sekolah dengan orang tua. Acapkali tujuannya baik untuk memajukan sekolah, tetapi dalam prosesnya tidak melalui komunikasi yang transparan dan akuntabel. Akibatnya kegiatan atau program sekolah bermasalah,’’ terang Jamal.
Faktor lain penyebab pungli adalah integritas pelaku yang lemah, terbukannya pelluang atau kesempatan, kurang jelas dan tegasnya aturan dan lemahnya pengawasan baik dari tingkat atas maupun masyarakat.
Kemudian mekanismen sanksi yang tidak jelas serta kultura atau budaya pungli di sekolah yang masih kuat.
Untuk mencegah pungli disdik juga sudah menyiapkan posko pengaduan serta mengoptimalkan layanan satu pintu. Jika sampai ada pungli masyarakat juga bisa melapor dan disdik akan memmberikan sanksi tegas bagi yang melanggat aturan itu.
Kesejahteraan Guru
Di sisi, masalah dunia pendidikan lain yang juga mencuat antara lain kesejahteraan guru, fasilitas sekolah dan meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di kalangan anak-anak sekolah.
“Sejauh ini pendidikan masih menjadi permasalahan yang terjadi di Pekanbaru. Mulai dari adanya pemotongan honor guru, kelengkapan fasilitas yang belum merata dan lainnya. Padahal anggaran pendidikan sudah ditingkatkan, yakni 22 persen dari APBD,” ujar anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru H Zulkarnain, SE, M.Si.
Ia tak memungkiri bahwa masalah dana menjadi kendala dari perwujudan wajah pendidikan yang cerah. Anggaran 22 persen yang dikucurkan juga dinilai berkurang mengingat adanya pengetatan anggaran dari pemerintah pusat. Jika sebelumnya dapat 20 persen dari 100 persen, kini hanya dapat 22 persen dari 70 persen.
“Dari situ kita sudah tahu. Meskipun anggaran dibesarkan tapi penerimaannya tidak penuh, kalkulasinya juga tentu akan berkurang,” ujarnya.
Masalah lokal yang menurutnya harus serius ditanggapi oleh pemerintah melalui dinas terkait ialah maraknya DBD yang menyerang siswa. Ia menilai bahwa lingkungan sekolah memiliki andil tersendiri dalam hal tersebut. Khususnya lingkungan sekolah yang rimbun tapi minim perawatan. Sehingga menjadi sarang nyamuk.
“Sekolah nyaman, sekolah taman dan program Adiwiyata itu sangat kita dukung. Tapi harus diingat, rimbunnya tanaman juga harus dirawat. Seperti saluran airnya, semaknya, sehingga nyamuk tidak bersarang disana. Minimal juga harus ada antisipasi dari sekolah dan dinas terkait. Seperti penyemprotan rutin dan lain sebagainya,” ujar Zulkarnain saat ditemui di ruangannya, Kamis (29/12/16).
Sedangkan untuk isu nasional pendidikan yang turut merembes ke Pekanbaru dikatakannya juga cukup banyak. Mulai dari gonta ganti kurikulum, rencana full day school hingga moratorium Ujian Nasional (UN). Dalam hal kembalinya kurikulum, dewan menilai ini menjadis sesuatu yang positif. Terlebih jika ada siswa yang akan pindah sekolah. Mereka tidak harus mencari sekolah dengan kurikulum yang setipe lagi.
Sedangkan untuk wacana fullday school dinilai belum tepat diterapkan di Pekanbaru. Pasalnya ia melihat fungsi MDTA sebagai pondasi agama siswa dan wadah untuk mengisi waktu siswa di sore hari masih berjalan di Pekanbaru. Jika fullday school dilakukan, dikhawatirkan penanaman nilai agama seperti yang siswa dapat di MDTA juga tidak maksimal.
“Memang ada beberapa pro kontra terkait hal itu. Tapi menurut kita itu belum tepat dilakukan di Pekanbaru. Sedangkan UN, sempat ada tarik ulur. Kita sebenarnya mendukung penghapusan UN, tapi pusat tetap memilih mengadakannya. Intinya kita harus tetap siap dan hadapi dengan jujur,” lanjutnya.
Ditahun mendatang, ia berharap semua hal yang terjadi didunia pendidikan menjadi introspeksi bagi pemerintah. Sudahkah pemerintah melaksanakan pendidikan yang sesuai aturan. Sudahkan guru dan siswa sejahtera? Sudahkan dana yang dikucurkan dioptimalkan seutuhnya untuk pendidikan?
“Ini yang harus diintrospeksi dan evalusi di akhir tahun. Jika masih bisa terkejar untuk memperbaiki dengan sisa waktu yang tersedia, tentunya harus diperbaiki. Yang jelas di 2017 pendidikan Pekanbaru harus lebih baik lagi,” tutupnya.***
(riaupos.co)