SIAK SRI INDRAPURA, - Kebijakan Pemkab Siak menghapus anggaran beasiswa senilai Rp3 miliar lebih untuk ribuan mahasiswa miskin tahun 2016 ini, ternyata didukung oleh sejumlah alasan. Salah satunya, kebijakan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau yang melarang pembayaran beasiswa itu secara langsung, tapi harus melalui rekening masing-masing mahasiswa.
"Penghapusan beasiswa untuk mahasiswa miskin tahun 2016 ini merupakan keputusan tim anggaran Pemkab Siak. Banyak persoalan selama ini, termasuk mekanisme pembayaran juga tak boleh lagi secara tunai, seperti arahan BPK," kata Kabag Kesra Setdakab Siak Darussalim menjawab wartawan, Kamis (29/12/2016).
Selain persoalan itu, lanjutnya, masalah mendasar yang dihadapi selama ini, tidak validnya data yang diberikan pihak desa kepada Pemkab Siak terkait mahasiswa miskin yang akan menerima beasiswa tersebut. Sehingga, pada saat penyerahan beasiswa masih banyak ditemukan mahasiswa yang bukan dari keluarga miskin, tapi tetap saja menerima bantuan pendidikan itu.
"Kita akui data selama ini kacau, tak valid. Ini juga menjadi PR kita untuk tahun 2017 nanti," ujarnya.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016 ini tercatat 22 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin di Kabupaten Siak. Dari jumlah itu, kata Darusalim, pihaknya akan melakukan verifikasi ke setiap kampung, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.
"Intinya, untuk beasiswa miskin tahun 2017, kita pemutihan data, kita lakukan kembali proses verifikasi. Memang banyak prosesnya. Tapi tak apa-apa, demi mendapatkan data otentik, sehingga program beasiswa ini tepat sasaran. Cara pembayaran pun dengan sistem online, melalui rekening masing-masing," jelasnya.
Terkait berapa anggaran yang disiapkan Pemkab Siak untuk beasiswa miskin tahun 2017, Darusalim tidak bisa mematok angkanya. Sebab, beasiswa itu diberikan sesuai jumlah mahasiswa miskin yang ada di Kabupaten Siak.Baca Juga: Beasiswa Tahun Ini Ditiadakan, Ribuan Mahasiswa Miskin di Siak Gigit Jari
"Kalau ada 1.500 orang, kita kasih semua. Intinya, tergantung jumlah mahasiswa miskin. Kalau ada 5 ribu orang, ya kita kasih juga. Aturannya sudah ada, untuk Diploma Tiga (D3) Rp1,7 juta per orang, Strata Satu (S1) Rp2 juta per orang, Strata Dua (S2) Rp2,5 juta per orang dan S2 penulisan akhir/tesis Rp5 juta per orang," pungkasnya.
Terkait isu berkembang dikalangan mahasiswa miskin di Siak, dimana beasiswa itu sengaja dihapus pihak Bappeda Siak, karena program ini tak tepat sasaran.
"Kalau untuk anggaran KONI, KNPI, Karang Taruna dan organisasi lainnya dibiarkan, kok beasiswa miskin dihapus. Jangan dipolitisir lah dana kami itu. Sekarang untuk membayar uang kuliah, terpaksa kami ngutang sana-sini, belum lagi biaya hidup di Pekanbaru yang cukup besar. Tolong Pak Bupati Siak, jangan hapus lagi beasiswa ini, kami anak-anak miskin yang ingin maju," pesan salah seorang mahasiswa miskin asal Kabupaten Siak yang saat ini kuliah di UIR Pekanbaru, Riau.
(goriau.com)