JAKARTA, kabarmelayu.com - Setelah keluar keputusan ujian nasional (UN) dilanjutkan, Kemendikbud langsung menjalankan rangkaian persiapan. Di antaranya menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi di Jakarta, Kamis (22/12/16) lalu. Ada dua informasi penting yang dibahas dalam rapat tertutup itu.
Bahasan penting pertama adalah penambahan jumlah sekolah pelaksana ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Pada 2016 jumlah sekolah pelaksana UNBK hanya sekitar 4.400 unit. Untuk tahun depan, jumlahnya akan dinaikkan jadi sekitar 12 ribu sekolah.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, jumlah sekolah pelaksana UNBK 2017 itu setara dengan 60 persen populasi sekolah di Indonesia. Dia mengatakan ada banyak manfaat dengan memperbanyak jumlah unit sekolah dan madrasah pelaksana UNBK 2017.
“Intinya ekses negatif dalam pelaksanaan UN selama ini bisa diminimalisasi dengan UNBK,” katanya usai memimpin rakor persiapan UN 2017 kemarin.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyebutkan, di antara ekses negatif itu seperti terjadinya kecurangan UN. Selain itu UN konvensional berbasis kertas, menurutnya, tidak hemat biaya. Muhadjir juga menjelaskan UNBK bisa memotong rantai distribusi naskah yang panjang.
Pembahasan penting kedua adalah perubahan teknis ujian sekolah (US) yang namanya berganti jadi ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Seperti diketahui, US atau USBN adalah ujian untuk mata pelajaran yang tidak masuk dalam UN. Selama ini US dilaksanakan secara konvensional menggunakan kertas. Meskipun sekolahannya ditunjuk melaksanakan UNBK, proses US tetap manual dengan kertas.
Nah, mulai tahun depan saat berganti jadi USBN, pelaksanaannya tidak manual berbasis kertas lagi. Sekolah yang melaksanakan UNBK, otomasis USBN-nya juga berbasis komputer.
“Tetapi bedanya dengan UNBK, soal USBN dibuat oleh MGMP (musyawarah guru mata pelajaran, red) dan KKG (kelompok kerja guru, red),” katanya.
Muhadjir menjelaskan tim pembuat soal USBN mendapat mandat dari MGMP dan KKG di masing-masing gugus. Setelah soal ujian selesai dibuat, akan langsung dimasukkan (insert) ke dalam sistem UNBK. Dalam membuat soal USBN tim guru dari gugus MGMP dan KKG mendapatkan rambu-rambu atau kisi-kisi nasional.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mengatakan, sampai sekarang nama-nama sekolah pelaksana UNBK 2017 belum diputuskan. Rencananya diputuskan pada 15 Januari nanti, pemerintah daerah menyampaikan sekolah-sekolah yang melaksanakan UNBK 2017.
“Tapi intinya ada 12 ribuan sekolah sudah siap UNBK,” jelasnya.
Dia mengatakan UNBK 2017 akan diutamakan di sekolah. Kemendikbud menyiapkan alternatif jika nanti UNBK juga bisa menggunakan sumber daya komputer di perguruan tinggi atau lembaga lainnya. Nizam mengatakan dengan model ujian beberapa gelombang (shift), UNBK 2017 bisa menjangkau 6,6 juta siswa. Dengan demikian tinggal ada satu jutaan siswa yang menjalankan UN berbasis kertas atau manual.
Praktisi IT Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko menuturkan, secara teknis koneksi dan interkoneksi internet Indonesia sudah membaik dengan sangat cepat dua tahun ini. Sehingga inisiasi memperbanyak lokasi UNBK mestinya tidak mengalami kendala.
“Apalagi targetnya menyasar sekolah-sekolah yang sudah terkoneksi,” katanya.
Mantan Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI itu menjelaskan, kunci suksesnya UNBK adalah menjaga integritas pengelola teknisnya. Aspek kedisiplinan, kepatuhan, dan pengawasan para pengelola teknis komputer UNBK tidak boleh kendur. Sebab jika disepelekan bisa jadi sumber kebocoran soal ujian.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disidikbud) Riau Dr Kamsol juga hadir dalam pertemuan kemarin. Terkait UNBK, Kamsol mengatakan untuk jadwal UN jenjang SMK, SMA/MA dan SMP/MTS tidak bersamaan sehingga komputer dapat digunakan bergantian.
Kemudian jelasnya, sekolah madrasah dengan jumlah komputer lebih dari 20 buah dan memiliki server dapat ditetapkan menjadi tempat pelaksanaan UNBK. Begitu pula siswa SMA/MA dari sekolah yang belum memiliki infrastruktur UNBK mengikuti ujian di SMK atau SMP/MTS pelaksana UNBK, begitu pula sebaliknya.
“Nantinya Disdikbud di daerah sesuai kewenangan menetapkan tempat ujian bagi siswa dari sekolah yang belum memiliki fasilitas berdasar kedekatan jarak antarsekolah,” jelasnya
(riaupos.co)