JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan akan melindungi mahasiswa-mahasiswa yang memprotes soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dia mengatakan akan menjamin kebebasan bersuara para mahasiswa dari ancaman dipolisikan atau dicabut bantuan pendidikannya.
"Kami berkomitmen untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa, (21/5/2024).
Nadiem melanjutkan: "Melindungi mereka dari ancaman baik dilaporkan ke polisi atau diancam kehilangan KIPK-nya (Kartu Indonesia Pintar Kuliah), itu akan menjadi tanggung jawab kami."
Nadiem berkata mahasiswa berhak menyampaikan protes dan kritik atas suatu kebijakan. Protes itu, kata dia, bisa dilakukan dengan cara datang ke DPR atau langsung ke kementeriannya. "Jadi ini penting sekali," kata dia.
Sebelumnya, Rektor Universitas Riau, Sri Indrarti melaporkan mahasiswa kampusnya Khariq Anhar ke Polda Riau karena mengkritik biaya kuliah mahal. Khariq dilaporkan atas tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sebuah video. Dikutip dari cnnindonesia.com, laporan pengaduan dibuat Sri pada 15 Maret 2024.
Khariq sendiri adalah mahasiswa aktif di Fakultas Pertanian Unri. Dia mengatakan dipolisikan setelah mengkritik kebijakan UKT yang ditetapkan oleh Unri.
Dia mengatakan sebenarnya pihak Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) sudah membuat undangan terbuka kepada rektor dan mahasiswa ketika aksi protes dilakukan. Hanya saja, pihak rektor ataupun utusan disebut tak ada yang hadir.
"Aksi ini dilakukan 4 Maret 2024 sekaligus momen membuat video. Aksinya berupa meletakkan almamater seperti berjualan di depan logo Unri," kata Khariq dikutip dari cnnindonesia.com.