JAKARTA, kabarmelayu.com - Usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait moratorium ujian nasional (UN) didukung penuh oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Terkait hal itu, FSGI pun menyodorkan delapan alasan. Alasan pertama, UN tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan, seperti klaim Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mereka menilai, secara pedagogis UN membuat pembelajaran dan pengajaran menjadi kering. "Kebijakan penilaian pendidikan sebaiknya diserahkan guru dan sekolah. Sementara pemerintah punya tanggung jawab mengembangkan kapasitas guru dalam mengajar dan menilai, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan otentik," tutur Sekeretaris Jenderal FSGI Retno Listyrti, Senin (12/12/2016).
Alasan kedua, tidak mungkin dibuatkan soal UN berindikator sama di seluruh wilayah Indonesia mengingat standar pendidik minimal strata satu dan belum memadainya sarana prasarana pendidikan. Retno menambahkan, alasan ketiga, yakni memaksakan diri menyelenggarakan UN berstandar soal dengan indikator yang sama adalah perbuatan tidak berkeadilan.
Menurutnya, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 ayat dua. "Keempat, sebagian besar guru Indonesia tidak bangga dengan hasil UN yang diraih anak didiknya," tuturnya pesimistis.
Dia mengakui alasan tersebut bukannya tanpa sebab. Hal itu terjadi, kata dia, lantaran mereka telah melihat dan mendengar sendiri proses penyebaran kunci jawaban antar siswa, bocornya soal, dan terlalu banyak pihak berkentingan dengan hasil UN. Sementara alasan kelima, hasil UN yang diharapkan adalah sebuah pemetaan mutu program atau satuan pendidikan.
Akan tetapi, ternyata fakta yang didapat kemudian adalah pemetaan ketidakjujuran berbagai pihak. Alasan keenam, lanjutnya, sepanjang UN dilaksanakan dengan rantaian yang panjang dari pusat ke daerah, peluang bocornya soal semakin besar. Maka dari itu, penyebaran kunci jawaban antarsiswa sulit dibendung.
Hal itu seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi belakangan ini. Dia melanjutkan, alasan ketujuh, yakni UN yang dijadikan sebagai penentu kelulusan peserta didik akan menjadi faktor pendorong banyak pihak untuk tidak jujur. Dikatakannya, dalam pola pikir masyarakat sudah terbentuk dua pilihan mengenai UN.
Ditegaskannya, pilihan itu, yakni jujur tapi tidak lulus atau tidak jujur tapi lulus. "Kedelapan, melalui UN yang pelaksanaannya tidak obyektif dan mutu kompetensi lulusan diragukan, maka biaya penyelenggaraannya sebesar ratusan miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan harapan kepastian pengukuran mutu dan pencapaian tujuan pendidikan yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat," tuntasnya.
(riaupos.co)