PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pembatalan rencana peniadaan ujian nasional (UN), disambut baik Ade Hartati Rahmad, anggota komisi E DPRD Riau yang membidangi pendidikan. Menurutnya UN menjadi tolak ukur dan pemetaan pendidikan di Indonesia.
"Ya UN masih dibutuhkan untuk memetakan kualiatas pendidikan kita. Pekanbaru dan Meranti bisa saja berbeda kualitasnya. Makanya dengan UN ini nanti akan terlihat dan pemerintah tahu apa yang harus dilakukan di daerah tersebut," ujar anggota Komisi E ini, Jumat (9/12/2016).
UN kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk memberikan treatmen dimasing masing daerah agar kualitas pendidikanya setara dengan daerah yang kualitas pendidikanya sudah baik.
Caranya bisa beragam, mulai dari perbaikan mutu tenaga pendidik hingga kurikulum. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia terukur dengan kualitas siwa yang lebih baik lagi ke depannya. "Seperti saya katakan tadi, UN ini jadi tolak ukur. Nanti pemerintah akan merumuskan apa yang menyebabkan satu daerah kualitas pendidikan buruk. Disana nanti dirumuskan, oh tenaga pengajarnya perlu untuk ditingkatkan mutunya, Kurikulumnya perlu diperbaiki. Sarana pendidikanya perlu ditambah," imbuhnya.
Menurutnya, bukan pelaksanaan UN yang harus dihapuskan, melainkan pelaksanaan UN itu yang perlu diperbaiki. Sehingga hasil yang didapat akan lebih baik. "Ini berbeda ya, kalau faktanya di daerah tertentu kok setiap tahun berulang nilainya buruk, itu bukan UN-nya yang salah. Pelaksanaanya bagaimana? Koreksinya disitu," tuturnya.
Seperti yang diketahui, sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewacanakan akan meniadakan UN. Namun wacana itu batal melalui rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
(riaupos.co)