PEKANBARU - 15 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Provinsi Riau dan Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kerjasama atau MoU/MoA. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Ruang Auditorium Gedung Rektorat Universitas Islam Riau (UIR), Senin (15/11/21).
Kerjasama ini dilakukan oleh universitas di wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X yang melingkup Provinsi Riau, Sumbar, Jambi dan Kepri.
Namun, yang melakukan MoU kali ini hanga PTN/PTS dari Riau dan Sumbar. Adapun beberapa PTN/PTS tersebut yakni Universitas Islam Riau (UIR), Politeknik Caltex Riau, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer Indonesia Padang.
Berikutnya, Sekolah Tinggi Teknilogi Indistri (STTIND) Padang, Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas, Universitas Abdurrab, Universitas Baiturrahmah, Universitas Pasir Pangaraian, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, serta beberapa PTN/PTS lainnya.
Menanggapi hal itu, Asisten I Setdaprov Riau, Jenri Salmon Ginting menyebutkan, bahwa kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi melalui kegiatan yang dilakukan bersama seperti kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah islamiyah.
"Kerjasama yang dilakukan oleh 15 PTN/PTS tersebut juga berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia di daerah khususnya Provinsi Riau," ujarnya.
Selain peningkatan sumber daya manusia, kerjasama yang dijalin kata Jenri, juga dapat bermanfaat bagi perkembangan daerah. Melalui kolaborasi dalam hal penelitian yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Riau.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah X, Herri diawal pembicaraannya mengucapkan rasa terima kasih atas jamuan dan fasilitas yang telah disediakan setibanya di Provinsi Riau.
Kerjasama yang dilakukan tersebut, kata Herri merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan di Tanah Air.
"Karena kita serius dalam memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia," imbuhnya.
Oleh karenanya, jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas adalah tanggung jawab pemerintah. Namun, juga harus mendapat support dari semua pihak termasuk masyarakat luas.
"Mari saling berkolaborasi untuk bisa bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia," jelas Herri. (MCR)