SELATPANJANG, kabarmelayu.com - Terkait perjuangan hak oleh guru honor madrasah, rupanya direspon positif seluruh kader Partai Amanat Nasional (PAN) di semua kecamatan se Kepulauan Meranti, Riau. Merasa punya ikatan emosional yang sangat dekat dengan kepala daerah, Kader PAN mendorong Pemda membayar penuh hak guru honor madrasah.
Tedjo, pengurus Sekretariat PAN Kepulauan Meranti mengaku banyak menerima keluhan guru honor, melalui kader PAN setiap kecamatan. Kata Tedjo, rata pengurus DPC PAN di tiap kecamatan itu menjadi tempat curhat guru honor madrasah, yang mana mereka meminta PAN ikut memperjuangkan hak mereka secara maksimal.
Tambah Tedjo, inti pembicaraan guru honor madrasah ini meminta Ketua DPRD Meranti berbicara dari hati ke hati dengan Bupati H Irwan. Sebab, baik Ketua DPRD Fauzi Hasan maupun Bupati Irwan sama-sama berada di bawah naungan PAN.
"Atas curhatan guru honor ini, seluruh DPC kami mendukung penuh, dan mendorong Pemda membayar hak guru honor tanpa harus dirasionalisasi," kata Tedjo kepada wartawan, Senin (14/11/2016) malam.
Fauzi Hasan, ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya dorongan dari seluruh Kader PAN agar Pemda membayar penuh hak guru honor. Kata Fauzi lagi, atas dorongan semua kader PAN ini, Ia telah membicarakan ke Bupati Meranti Drs, H Irwan,M.Si. Terlebih, kata Fauzi, pembayaran hak guru honor ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Ada harapan yang sangat besar dari guru honor madrasah ke PAN. Mereka tahu Ketua DPRD dan Bupati satu partai, PAN," ujar Fauzi Hasan.
Selain itu, tambah Fauzi, permasalahan perjuangan hak guru honor madrasah direspon pula oleh pimpinan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Rangsang, Makmur SAg. Berbicara dengan kedekatan emosial dan daerah, Makmur juga meminta Fauzi Hasan memperjuangkan hak guru honor ini agar bisa dibayar penuh tanpa harus dirasionalisasi.
"Tak hanya itu, salah seorang Kiai di Rangsang bernama Nurkolis juga ikut mendoakan agar guru honor ini mendapat apa yang diharapkan," beber Fauzi Hasan.
Kata Fauzi Hasan juga, kalau berbicara masalah kegalauan guru honor madrasah di Kepulauan Meranti Ia sangat faham. Apalagi, pihak keluarganya banyak yang berprofesi sebagai guru. Untuk itu, melalui respon dari semua kader, Ia telah membicarakan dengan kepala daerah agar bantuan sosial ke Kemenag Kepulauan Meranti bisa disalurkan tanpa mengalami pengurangan (dirasionalisasi, red).
Permintaan ini sebelumnya disampaikan puluhan guru honor madrasah ke Kemenag Kepulauan Meranti. Selain itu, guru honor ini juga ke DPRD Kepulauan Meranti, meminta agar bansos ke Kemenag tidak dikurangi.
Guru-guru honor madrasah juga mengaku telah banyak meminjam uang dengan pihak lain guna menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada pun bantuan Pemda Meranti ke Kemenag sebesar lebih kurang Rp25 miliar. Pembayaran baru sebesar Rp4,4 miliar untuk membayar hak guru honor bulan Januari dan Februari 2016.
Sementara hak Bulan Maret hingga akhir tahun 2016 belum dibayarkan. Itu lah yang sedang diperjuangkan agar hak guru honor ini bisa disalurkan secara penuh pada APBD-P 2016 Kepulauan Meranti. Mari sama-sama mendoakan.
(goriau.com)