JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka pada Jumat, 26 Maret 2021. Dalam KIP Kuliah Merdeka ini, nominal bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa dinaikkan.
Dari semula minimal hanya Rp 700 ribu per bulan, kini minimal Rp 800 ribu per bulan. Bahkan bisa mencapai Rp 1,4 juta.
"Biaya hidupnya juga majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Ada beberapa kluster daerah dan sekarang biaya hidupnya meningkat, dari Rp 700 ribu sekarang meningkat sampai dengan 1,4 juta biaya hidup yang diberikan ya," kata Nadiem dalam peluncuran Program KIP Kuliah Merdeka lewat daring, dilansir liputan6.com, Jumat (25/3/2021).
Nadiem memecah besaran biaya hidup menjadi 5 klaster. Dari yang terkecil, yakni Klaster 1 besaran bantuan biaya hidup bulanan mencapai Rp 800 ribu, sampai Klaster 5 yang mencapai Rp 1,4 juta. Adapun daftar lengkapnya sebagai berikut:
Klaster 1 = Rp 800 ribu
Klaster 2 = Rp 950 ribu
Klaster 3 = Rp 1.1 juta
Klaster 4 = Rp 1,25 juta
Klaster 5 = Rp 1,4 juta
Beasiswa untuk Anak Kurang Mampu
KIP Kuliah sendiri merupakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu namun memiliki prestasi untuk bisa menjangkau pendidikan tinggi. Beasiswa ini mencakup biaya pendidikan selama 8 semester dan biaya hidup hingga akhir masa studi.
Sebelumnya pemberian bantuan biaya hidup bagi mahasiswa KIP Kuliah disamakan besarannya, yakni Rp 700 ribu tanpa memandang apakah kampus mahasiswa berada di daerah yang memiliki biaya hidup yang mahal atau tidak. Kini dengan KIP Kuliah Merdeka, mahasiswa bisa menarik nafas lega lantaran bagi mereka yang kampusnya berada di daerah yang memiliki biaya hidup cukup tinggi akan mendapatkan uang bulanan yang tinggi pula lewat KIP Kuliah Merdeka.
"Jadinya sekarang teman-teman dari daerah misalnya yang mungkin agak khawatir mengenai bagaimana kalau saya keterima di universitas di Jakarta atau mungkin di Bandung, di Surabaya di mana indeks kemahalannya lebih besar, tak perlu khawatir karena biaya hidupnya pun ditingkatkan berdasarkan lokasinya. Karena makan di Jakarta dengan makan di luar Pulau Jawa biayanya tidak sama," ujar Nadeim.
Kebijakan ini berkat peningkatan anggaran KIP Kuliah dari semula hanya Rp 1,3 triliun, pada tahun ini mencapai Rp 2,5 triliun.
"Kenapa kita tingkatkan anggarannya? Bukan untuk menambah jumlah partisipan (penerima KIP Kuliah), partisipannya masih sama 200 ribu kayak kemarin 2020," pungkasnya.
(sumber: liputan6.com)