PEKANBARU, kabarmelayu.com - Satu dari 14 Provinsi di Indonesia yang dinilai siap menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka, adalah Riau. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Riau harus menentukan pola strategi.
"Ada ada dua pola yang harus dilakukan Pemprov Riau jika KBM tatap muka digelar", ujar anggota Komisi V DPRD Riau Dra Hj Ade Hartati Rahmat MPd menanggapi wacana KBM tatap muka di Riau, Rabu (13/01/21.
Pertama, pola pembelajaran yang tepat dan kedua, menyiapkan infrastruktur minimal sehingga dampak pandemi covid-19 tidak meluas.
Ade Hartati mengakui, tidak adanya pembelajaran tatap muka saat ini akan menimbulkan efek kedepan. Alasannya, karena anak-anak tidak menemukan nilai-nilai yang diambil dari pembelajaran tatap muka itu.
Ia mencontohkan, belajar PPKN. PPKN itu mengajarkan tentang budi pekerti.
"Budi pekerti itu kan contoh, tidak sekedar teori. Nah, anak- anak akan mengalami learning los. Jadi walaupun ada daring tapi tidak bisa diharapkan 100 persen menyerap apa yang disampaikan guru", ujarnya.
Oleh karena itu kata Ade, ada dua strategi yang harus ditentukan pemerintah dari pola pembelajaran yang tepat.
Strategi kedua ulas Ade, bagaimana dampak Pendemi tidak meluas. Karena bagi anak mampu nggak ada masalah. Tetapi bagi anak yang berada di daerah 3 T (terdepan, terluar, termiskin, red). Kemudian anak-anak yang termajinalkan yang miskin di perkotaan.
"Dia tidak punya HP, nggak punya uang bagaimana dia bisa daring, anak-anak disabilitas", ucap anggota dewan dari fraksi PAN.
Menurutnya, pemerintah harus memikirkan langkah-langkah jika KBM tatap muka digelar. Sehingga walaupun tidak 100 persen, tapi mengadopsi new normal.
Ade juga mengatakan bahwa, bilamana si orangtua siswa tidak berkenan anaknya belajar tatap muka, maka harus diberi keleluasaan.
"Bagi orangtua yang memang memiliki keyakinan anaknya punya imun yang bagus dan menyetujui, ya silahkan. Akan tetapi jika orang tua yang menunjukkan bahwa anaknya tidak memiliki imun yang bagus, ya kita hormati", tandasnya. (fin)