JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyebut banyak sekolah belum siap menerapkan prokotol kesehatan pencegahan Covid-19 meski aturan pembelajaran tatap muka telah dibolehkan di beberapa wilayah zona hijau.
Hetifah bahkan menyebut tak sedikit sekolah dengan fasilitas toilet yang tidak memadai. Apalagi, sejumlah fasilitas atau peralatan lain, seperti pengadaan desinfektan hingga alat pengecek suhu tubuh sebagai standar protokol pencegahan Covid-19.
"Banyak sekolah yang saat ini toiletnya itu tidak memiliki air yang mengalir, jangankan bicara wastafel," kata Hetifah dalam diskusi daring, Selasa (21/7) malam.
Dalam diskusi yang juga dihadiri langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu, Hetifah mengingatkan bahwa Kemendikbud belum banyak memenuhi sejumlah kebutuhan bagi sekolah yang telah dibolehkan membuka kegiatan belajar mengajar secara langsung.
Di sisi lain, kondisi tersebut juga ditambah banyak sekolah yang belum siap menerapkannya. Ia bercerita, bahkan keluhan-keluhan itu tak jarang ia terima lewat media sosial baik dari siswa, orang tua, maupun guru.
"Karena saya sendiri aktif di media sosial, di dalam Instagram saya kalau saya kasih pancingan sedikit, 'bapak ibu, adik-adik, gimana pembelajaran jarak jauhnya', langsung beratus-ratus pesan masuk," kata dia.
Lebih lanjut, Hetifah juga mencatat sejumlah persoalan yang dialami murid dan sekolah selama masa penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) karena Covid-19.
Sejumlah persoalan itu antara lain, akses internet, gawai yang tak memadai, mahalnya biaya kuota, beban tugas yang tidak proporsional, kurangnya pemahaman siswa maupun wali murid soal PJJ, dan kesulitan orang tua mendampingi anaknya selama PJJ.
Terkait gawai misalnya, Hetifah menerangkan, bahwa menurunnya daya beli masyarakat akibat Covid-19 saat ini menjadi persoalan lain bagi orang tua yang anaknya harus menjalani PJJ. Apalagi, gawai katanya juga harus ditunjang dengan akses internet yang juga memadai.
"Begitu new normal, orang tua masuk kerja, nah anak ini pertama tidak ada yang mendampingi kedua mereka juga belum tentu memiliki gawai seperti mungkin laptop atau tablet, atau apalah," ucap Hetifah.
Soal gawai, Hetifah bercerita bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan salah satu pihak dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Hasil percakapan itu, ia menyebut ITB sebetulnya dapat memproduksi gawai asal pemerintah memberi kepastian.
"Mereka bilang mampu. Tapi berikan kami kesempatan setahun dan beri kami kepastian bahwa pemerintah akan menggunakan produk dalam negeri ini. Jangan menteri pendidikan tiba-tiba impor," katanya.
(CNNIndonesia.com)