JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan adanya relaksasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk membantu mahasiswa yang keluarganya terdampak covid-19 sehingga kesulitan membayar uang kuliah.
Hal itu disampaikan Mendikbud, Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Senin (22/6/2020) yang dilakukan secara virtual. Dia mengatakan komplain terkait hal tersebut memang beberapa kali masuk ke Kemendikbud.
"Komplain tersebut kami jawab dengan sejumlah kebijakan dan bantuan yang riil dan segera kami eksekusi," kata Nadiem.
Bahkan Nadiem telah menerbitkan Permendikbud Nomor 25/2020 sebagai dasar hukum bagi PTN untuk memberikan keringan pembayaran UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Permendikbud itu menurutnya sebagai kerangka hukum bagi rektor untuk memberikan relaksasi yang sebelumnya tidak jelas.
Nadiem mendorong para rektor untuk menyusun sejumlah opsi yang cocok sesuai keadaan mahasiswa di kampusnya yang perekonomian keluarganya terdampak covid-19. Menurutnya kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan semua PTN.
"Relaksasi yang bisa diberikan antara lain cicilan pembayaran, penundaan, penurunan, beasiswa hingga pemberian bantuan kuota data untuk kuliah jarak jauh. Ini bukan hanya teori tapi implementasinya riil," ucapnya.
Dia menjelaskan syarat-syarat mahasiswa penerima bantuan relaksasi UKT ditentukan oleh PTN setempat. Selain itu mereka yang mendapat relaksasi sedang tidak menerima bantuan dari program lain untuk menghindari tumpang tindih.
"Selain itu mereka eksisting sebagai mahasiswa semester tiga, lima, dan tujuh," ujarnya.
(iNews.id)