JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) Doni Monardo menyatakan pihaknya bisa membiaya rapid test kepada siswa maupun guru sekolah. Namun karena biaya yang mahal, maka tak semua tes ditanggung.
"Kalau semua warga [sekolah] dilakukan rapid test rasanya tidak mungkin, karena biaya sangat mahal," ujarnya melalui konferensi video, Senin (15/6).
Doni mengatakan biaya tes terkait virus corona akan sangat mahal karena jumlah siswa dan guru di Indonesia sangat banyak. Sehingga pemerintah tak mungkin menanggung biayanya.
Namun, lanjut Doni, pihaknya bersedia membantu beberapa sekolah atau daerah tertentu untuk rapid test atau bahkan tes polymerase chain reaction (PCR) terhadap siswa ataupun guru.
"Kalau untuk sampel beberapa siswa sangat mungkin. Kami bersama Pak Menkes dengan senang hati menyiapkan rapid test, termasuk sewaktu-waktu PCR," tambahnya.
Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut kriteria daerah, sekolah maupun siswa yang bisa melakukan rapid test dengan bantuan pemerintah.
Diketahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan membuka sekolah di zona hijau. Ini boleh dilakukan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.
Sebelumnya banyak pihak yang menyuarakan pemerintah harus melakukan rapid test jika sekolah dibuka. Saran ini datang dari orang tua, pengamat, sampai guru.
Nindi (38), ibu dari dua anak berusia 10 tahun dan 7 tahun di Bekasi, Jawa Barat, menilai rapid test seharusnya dilakukan bersamaan dengan kebijakan pembukaan sekolah.
"Sekolah atau pemerintah mungkin harus nyediain untuk [rapid] test. Mau nggak mau lah harus korban uang pemerintah," tuturnya, Rabu (27/5).
Pengamat pendidikan dari Universitas Yarsi, Fasli Jalal juga menyatakan pemeriksaan corona jadi salah satu syarat yang menurutnya penting dalam pembukaan sekolah.
"Sebagian besar siswa kita, dosen, tenaga pendidikan harus dites dan jangan sampai ada masalah biaya di sana [pemeriksaan]," ujarnya melalui konferensi video, Jumat (15/5).
(CNNIndonesia.com)