PEKANBARU - Hingga saat ini, realisasi fisik sudah menyentuh angka 93 persen, sementara keuangan 88 persen. Meski begitu, lambatnya pelaksanaan tender serta gagalnya sejumlah proses tender, menyebabkan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau disorot.
"Fisik 93 persen, keuangan 88 persen. Ada persoalan, karena banyak lambat dan gagal tender. Saya minta 2020 nanti lebih baik lagi," kata Gubernur Riau (Gubri), Senin (30/12/19).
Menurut Orang nomor satu di Riau ini, hal itu juga didasari banyaknya laporan dari instansi di lingkungan Pemprov Riau yang mengeluhkan soal proses tender yang lambat. Padahal, dari sisi administrasi dokumen lelang sudah diserahkan ke ULP.
"Kemarin kami sudah mengevaluasi satu-satu dinas semua persoalan, ternyata banyak yang yang lambat ditenderkan ULP. Ada dinas kita yang tidak salah, dinas kita sudah menyampaikan ke ULP, tapi lambat ditenderkan. Jadi itulah yang menjadi peraoalan," jelas Gubri.
Namun sayangnya, mantan Bupati Siak ini tak merincikan proyek mana saja yang gagal ditenderkan, termasuk keterlambatan proses lelang yang dikeluhkan sejumlah instansi yang disampaikan Gubri.
"Sebagai bentuk evaluasi ULP harus bisa berbenah," ungkap Gubri.
Ia berharap pada awal-awal tahun depan semuanya harus cepat disiapkan, terutama terkait dokumen administrasi proyek. Sehingga nanti cepat diajukan kepada ULP.
"Itulah yang saya minta berubah di 2019," pungkasnya. (mcr)