Tjahjo Resmi Teken Surat ‘Membonsai’ Pejabat Eselon

Harijal - Senin, 18 November 2019 19:43 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2019/11/abb1eb112019_untitled14.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
(CNN Indonesia/Daniela Dinda)
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Dalam SE itu, Tjahjo mematok waktu proses transformasi jabatan eselon III, IV, dan V dapat rampung paling lambat minggu ke-4 Juni 2020 mendatang.

"Proses transformasi jabatan struktural eselon III, Eselon IV, dan Eselon V ke jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas paling lambat minggu ke-empat Juni 2020," kata Tjahjo melalui SE yang ditandatangani pada 13 November lalu itu.

Seperti dilansir dari situs setkab.go.id, SE tersebut berisikan sembilan langkah strategis yang dianjurkan oleh KemenpanRB kepada Kepala Daerah, dan juga Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam melakukan penyederhanaan struktur birokrasi.

Pertama, melakukan proses identifikasi terhadap unit kerja eselon III, IV, dan V, yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Kemudian, diperlukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

"Selain itu, memetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi," tulis dia.

Setelah itu, Tjahjo menyebut diperlukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait dengan besaran penghasilan pada jabatan yang akan terdampak eselonisasi.

Ia pun menegaskan agar para pimpinan yang dituju melalui SE tersebut memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada semua pegawai pada instansi masing-masing yang terkena dampak.

Tjahjo pun meminta, agar hasil identifikasi dan pemetaan jabatan harus disampaikan kepada Menteri PAN-RB dalam bentuk soft copy paling lambat minggu keempat Desember 2019, agar proses transformasi dapat diselesaikan pada Juni 2020 mendatang.

"Adapun tata cara pengalihan jabatan struktural eselon III, IV, dan V menjadi jabatan fungsional, menurut SE ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PAN-RB melalui pengangkatan inpassing/penyesuaian ke dalam jabatan fungsional secara khusus" tutup SE tersebut. 

(cnnindonesia.com)

Berita Terkait

Pemerintahan

Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah

Pemerintahan

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau

Pemerintahan

Prabowo Bukan Penghianat Reformasi

Pemerintahan

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau

Pemerintahan

Belum Setahun Bebas, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu Disita

Pemerintahan

UMP Riau 2027 Rp4.031.142