Pungli, Staf Kelurahan Mentangor Dapat Peringatan

Harijal - Selasa, 22 Oktober 2019 18:18 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2019/10/d4baee102019_untitled8.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
fin/rec
Kantor Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tanayan Raya

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Dinilai melakukan pungutan liar (Pungli) saat melayani masyarakat, staf Kelurahan Mentangor Kec. Tenayan Raya berinisial, HB mendapat surat peringatan (SP) 1 dari Lurah Bismihayati SH.

"SP 1 ini kita berikan agar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama", ucap Lurah Mentangor Bismihayati SH didampingi Sekretaris Kelurahan (Seklur), Kadwadi, Selasa (22/10/19).

Bismihayati mengakui, sejak kasus pungli yang melibatkan stafnya itu mencuat ke publik, pihaknya sangat terganggu. Pasalnya, berbagai pihak terutama kalangan pers selalu mempertanyakan hal itu kepadanya.

Ia pun tak menampik jika perbuatan stafnya itu sungguh mencoreng nama baik Kelurahan. Oleh karenanya untuk menegakkan kedisiplinan, pihaknya langsung bertindak tegas dengan mengeluarkan SP 1.

"Apabila HB mengulangi kesalahan yang sama, kita akan berikan SP 2", ucapnya.

Bismihayati menegaskan, praktek pungli yang dilakukan HB saat melayani pengurusan surat tanah atas nama Mastio Sihotang itu, tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP). Bahkan HB juga tak pernah berkoordinasi dengan Seklur dan Kasi Pem-Trantib.

Selain mendapat SP 1, oknum ASN yang akan pensiun Maret 2020 itu, diberi batas waktu oleh Lurah, untuk mengembalikan uang pungli Rp 3,8 juta paling lambat 10 Nopember 2019.

Sebelumnya, Mastio Sihotang bermaksud memperbaharui surat tanahnya ke kantor Kelurahan dua bulan lalu.

Oleh oknum kelurahan HB mengaku bisa menyelesaikan surat tersebut dengan catatan Mastio harus membayar Rp 3,8 juta.

Setelah terjadi negosiasi, uang tersebut diserahkan kepada HB secara bertahap. Pertama pada tanggal 17/8 sebesar Rp 300 ribu, kedua tanggal 20/9 Rp 2 juta, dan ketiga sebesar Rp 1,5 juta pada 21/9/2019.

Dua minggu setelah uang diserahkan, Mastio mencoba menghubungi HB guna mempertanyakan perkembangan surat tanah yang ia urus.

"Beberapa hari lalu saya telepon. Tapi telpon bapak itu tidak aktif. Saya dapat kabar bapak itu sedang berada diluar kota, cuti katanya", ujar Mastio.

Singkat cerita, Mastio pun khawatir terlebih karena surat tanah yang ia urus tak kunjung mendapat kejelasan dari HB.

Ia pun kembali mendatangi kantor kelurahan guna mendesak surat asli tanah dan uang yang ia serahkan, dikembalikan oleh HB.

Setelah melalui perdebatan, akhirnya surat tanah Mastio pun dikembalikan oleh HB, sementara pengembalian uang hingga saat ini belum. (fin)

Berita Terkait

Pemerintahan

Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah

Pemerintahan

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau

Pemerintahan

Prabowo Bukan Penghianat Reformasi

Pemerintahan

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau

Pemerintahan

Belum Setahun Bebas, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu Disita

Pemerintahan

UMP Riau 2027 Rp4.031.142