Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Dalam Perencanaan

Harijal - Jumat, 21 Juni 2019 23:30 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2019/06/964b3a062019_untitled26.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Istimewa
Acara rapat koordinasi tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Ruang Jamuan Gubernur Lantai 8, Kamis (20/6)

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti rencananya akan menghabiskan lahan perkantoran 13.2 hektar, diperkirakan bisa menjadi alternatif pusat Perkantoran Bupati, Dewan Perwakilan Daerah dan kantor lainnya.

Untuk sementara lokasi ini berada di samping stadion, jadi sangat representatif untuk masyarakat Meranti melakukan aktivitas di sekitar perkantoran. Hal tersebut disampaikan saat mengadakan rapat koordinasi tim pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti yang di pimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau, Sudarman, Kamis (20/6/19).

Sudarman menyampaikan, dasar dari pada pengadaan tanah ini juga memperhatikan beberapa aspek terutama RT dan RW baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota terkait dengan prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Lebih lanjut Sudarman menjelaskan, persiapan yang telah dilakukan mendalam terhadap tanah ini sudah ditanggapi oleh Gubernur.

“Silahkan sekretaris menyampaikan data-data apa saja yang sudah dilakukan terhadap tanah ini,” tutup Sudarman.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kepulauan Meranti, Muhammad Murod memaparkan, rencana tata ruang wilayah yang menjadi rujukan adalah, pertama, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2018 dari surat yang kita masukkan di bagian pemerintahan bahwasanya lokasi tersebut berada pada titik koordinat termasuk kawasan areal perkebunan lain (APL) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (Dinas PUPR) Kepulauan Meranti.

Kedua, pihaknya juga menyurati kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait titik koordinat dan kesesuaian tata ruang yang berkaitan dengan proses sertifikasinya.

“Dari balasan surat Kantor Pertahanan Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasanya lokasi tersebut termasuk kawasan pemukiman,” tutur Murod.

Lebih lanjut Murod menjelaskan, lokasi berada di pusat perkotaan, pemerintahan yang ada sekarang ini juga sudah ada di fasilitasi dengan jalan yang sangat memadai dan juga dekat dengan pelabuhan domestik dan kargo yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Lokasi ini juga sangat mudah di akses oleh masyarakat Meranti,” ucapnya.Turut hadir dalam acara rapat tersebut BAPPEDA Provinsi Riau, Jefrizon, BAPPEDA Kepulauan Meranti, Muhammad Murod, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, dan Kepala Desa Banglas Kepulauan Meranti Samsurizal. (mcr)

Berita Terkait

Pemerintahan

Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah

Pemerintahan

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau

Pemerintahan

Prabowo Bukan Penghianat Reformasi

Pemerintahan

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau

Pemerintahan

Belum Setahun Bebas, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu Disita

Pemerintahan

UMP Riau 2027 Rp4.031.142