Pemprov: 81.794 Nelayan di Perairan Riau Rawan Terlibat Konflik

Harijal - Jumat, 21 September 2018 03:47 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2018/09/953af2092018_0000aauntitled3.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Humas Riau
ASS I Setda Prov Riau hadir sekaligus Pimpin Rapat Pembahasan Konflik Antar Nelayan Prov. Riau dgn Prov. Sumatera Utara, Jambi dan Kep. Riau, di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Panjang garis pantai di perairan Provinsi Riau mencapai 2.000 kilometer. Disana, ada sebanyak 81.794 nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sayangnya, puluhan ribu nelayan ini masih rawan terlibat konflik karena masih lemahnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah.

Berdasarkan data dari Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, diketahui total keseluruhan 81.794 nelayan yang berada di perairan Riau itu terdiri dari nelayan perairan umum pedalaman (PUD) sebanyak 26.990 nelayan dan nelayan sungai sebanyak 54.798 nelayan.

Jumlah nelayan ini, terbanyak ada di Inhil dengan jumlah 29.000 nelayan. Kemudian, 15.000 nelayan di Kabupaten Rohil dan 13.000 nelayan di Bengkalis. Selebihnya tersebar di setiap kabupaten/kota di Riau.

"Kalau nelayan tradisional di setiap provinsi ini tidak diatur saya yakin konflik antar nelayan ini akan terus berlanjut bahkan berpotensi lebih besar," kata Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie dalam rapat bersama empat perwakilan pemerintah dari Provinsi Jambi, Kepri, Sumut dan Provinsi Riau terkait konflik nelayan tradisional di Kantor Gubernur Riau, Kamis (20/9/2018).

Ahmad Syah menuturkan, Riau dan Sumut sangat rawan konflik. Pasalnya, konflik di perbatasan dua provinsi ini sudah berlangsung sekitar 38 tahun, mulai dari batas wilayah darat maupun laut. Sehingga, ia pun mengajak pemerintah di kedua pihak untuk merumuskan sebuah rekomendasi untuk diajukan ke pusat untuk diimplementasikan di daerah.

Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Riau, Herman mengatakan, bahwa kasus konflik antara nelayan tradisional antar provinsi yang sudah menjadi masalah menahun ini harus sesegera mungkin diselesaikan.

"Maksud kami mengajak perwakilan masing-masing provinsi berkumpul di sini bukan untuk saling menyalahkan. Tapi bagaimana pertemuan ini menghasilkan solusi kongkrit supaya masalah konflik antar nelayan tradisional bisa diatasi," tuturnya. (mcr)

Berita Terkait

Pemerintahan

Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah

Pemerintahan

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau

Pemerintahan

Prabowo Bukan Penghianat Reformasi

Pemerintahan

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau

Pemerintahan

Belum Setahun Bebas, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu Disita

Pemerintahan

UMP Riau 2027 Rp4.031.142