Jadi Temuan BPK, Puluhan Kontraktor Perkim Pekanbaru Kembalikan Kerugian Negara

Harijal - Senin, 09 Juli 2018 21:00 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2018/07/6b4a7e072018_0000pekanbaruriau.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
ilustrasi

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Berdasarkan Laporan Hasi Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau beberapa waktu lalu, ditemukan kerugian negara atas pelaksanaan pekerjaan puluhan proyek di lingkungan Dinas Perumahan rakyat kawasan pemukiman (Perkim) kota Pekanbaru tahun anggaran 2017. Dan perusahaan diwajibkan mengembalikan uang kerugian negara ke Kas Daerah.

Terjadinya pengembalian Uang kerugian negara oleh para rekanan kontraktor tersebut dibenarkan Plt. Kadis Perumahan rakyat kawasan Pemukiman (Perkim) kota Pekanbaru Mulyasman, melalui Kepala Bidang (Kabid) Prasarana sarana Utis Umum (PSUU) Dinas Perkim kota Pekanbaru, Martin Manuluk, MT, di kantornya, Senin (9/7).

Martin menjelaskan, pengembalian uang oleh perusahaan merupakan "penyesuaian" harga atau nilai pekerjaan yang dilaksanakan. Artinya, nilai uang yang  mereka terima harus sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan. 

"Sesuai hasil Audit BPK  ditemukan, uang yang mereka terima tidak sesuai dengan nilai yang dikerjakan. Sehingga diwajibkan mengembalikan uang lebih bayar tersebut. Atau disesuaikan  dengan hasil yang dikerjakan," terangnya.

Ditanya, berapa jumlah paket pekerjaan, nilai uang kerugian negara dan realisasi pengembalian uang oleh perusahaan. Menurut Martin Manuluk, terdapat puluhan paket pekerjaan Semenisasi jalan lingkungan Tahun 2017. Sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau mencapai Rp.200 juta. "Kita hanya menerima dari rekanan dan uang tersebut akan disetorkan ke Kas Daerah," ujarnya.

Ia mengatakan, rekanan yang mengembalikan dana ke Kas Daerah ada yang langsung melunasi semua uang kerugian negara dan ada juga yang mencicil. Tetapi dengan batas waktu yang telah ditentukan, mereka harus melunasi seluruh kerugian negara tersebut, kata Martin.

Lagi kata Martin, pihaknya menyampakkan apresiasinya kepada  perusahaan yang beritikad baik untuk mengembalikan uang negara, tutupnya.(Jsn)

Berita Terkait

Pemerintahan

Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah

Pemerintahan

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau

Pemerintahan

Prabowo Bukan Penghianat Reformasi

Pemerintahan

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau

Pemerintahan

Belum Setahun Bebas, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu Disita

Pemerintahan

UMP Riau 2027 Rp4.031.142