BANGKINANG, kabarmelayu.com - Tim BPK RI perwakilan Propinsi Riau periksa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2017, Sekdakab Kampar, Yusri menghimbau pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA) dan bendahara tidak meninggalkan tempat.
"Ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan awal yang dilanjutkan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017," ujar Yusri saat acara pembukaan dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2017 yang di laksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar, Selasa(3/4/2018)
Dikatakan, bahwa Tim BPK RI perwakilan Provinsi Riau ini akan memeriksa laporan keuangan selama 35 hari yang dimulai pada hari ini hingga tanggal 7 Mei 2018.
Kepada seluruh Kepala OPD selaku pengguna anggaran/barang agar tetap berada di tempat, dan kepada bendahara maupun PPK-SKPD/ PPTK agar dapat memenuhi seluruh permintaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa sesuai dengan surat edaran yang telah disampaikan ke seluruh OPD
"Kepala OPD harus proaktif dalam menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan sehingga opini tersebut dapat dipertahankan," ujar Yusri
Kepada tim pemeriksa Yusri mengharapkan agar dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para Pengelola Laporan Keuangan OPD, dengan harapan laporan yang disajikan nantinya dapat mempertahankan predikat WTP untuk Kabupaten Kampar.
Sementara, perwakilan BPK RI Prov Riau, Jhony Indra kencana menyampaikan, bahwa PA, KPA dan bendahara merupakan barisan terdepan dalam pengelolaan keuangan daerah
Ia meminta OPD yang diperiksa maupun di wawancara nantinya dapat mempermudah dalam memberikan dokumen yang akan diperiksa.
"Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kampar dapat membantu Tim BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan dapat menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan serta menjaga Integritas, Independensi dan Profesionalisme BPK RI. Dan semoga WTP Dapat diraih kembali oleh Kabupaten Kampar," ujarnya. (surya/rec)