Biaya Tak Langsung Lebih Besar,

Pemprov Riau Berharap Biaya SPPD Pejabat Inhu Dirampingkan

Harijal - Selasa, 23 Januari 2018 13:58 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2018/01/8c1fbb012018_000092173573561img_2016072.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
ilustrasi

RENGAT, kabarmelayu.com - Pemerintah Provinsi (pemprov) Riau berharap biaya perjalanan dinas dan atau belanja tidak langsung (BTL) Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) dari APBD II Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) tahun anggaran (TA) 2018 sebesar Rp 1,398 Triliun dirampingkan. 

Sebab selama verifikasi anggaran digelar, tim verifikasi Pemprov Riau melihat belanja tidak langsung (BTL) atau biaya rutin di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Inhu justru lebih besar dari belanja langsung tunai (BL).

"Seyogyanya, formulasi APBD itu harus didominasi belanja langsung (BL) untuk pembangunan fisik," ungkap Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Senin (22/1/2018).

Namun demikian, kata Sekda Prov, total BL dan BTL di APBD II Inhu tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1,398 Triliun tidak ada masalah bahkan verifikasinya sudah rampung.

Hanya saja,  kata Sekda Prov, APBD II Inhu tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1,398 Triliun tersebut perlu perbaikan khususnya mata anggaran belanja  langsung di beberapa OPD.  "Angkanya saya lupa, dan biar lebih jelasnya coba tanya Kepala BPKAD, Pak Syahrial," timpal Sekda Prov.

Sayang,  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Riau  Syahrial Abdi dikonfirmasi lewat seluler hingga saat ini belum ada respon. 

Plt Sekdakab Inhu Ir H Hendrizal MSi membantah adanya rasionalisasi anggaran 2018 sebesar 5 persen. 

"Tidak benar, itu isu sesat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tepis Hendrizal.

Namun demikian, Plt Sekdakab tidak membantah pesan dari tim Verifikasi Pemprov Riau berharap kepada TAPD Pemkab Inhu melakukan perampingan biaya SPPD di beberapa OPD.

"Contohnya biaya perjalanan dinas di Sekwan itu terlalu besar dan diminta untuk dipangkas," ungkap Plt Sekdakab.

Pengakuan serupa dikatakan Plt Kepala BPKAD Pemkab Inhu, Ibrahim Alimin. "Verifikasi di Pemprov Riau sudah rampung dan tidak ada perubahan angka APBD," singkat Ibrahim Alimin. 

Sedangkan ketua DPRD Kabupaten Inhu Miswanto mengatakan, DPRD Inhu belum menerima laporan perkembangan APBD dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Inhu pasca verifikasi. 

"Saya belum tau perkembangannya dan hingga saat ini TAPD belum ada melaporkan perkembangan verifikasi," tutup Politisi Golkar Inhu itu. (zap)

Berita Terkait

Pemerintahan

Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra

Pemerintahan

Polda Polda Riau Gagalkan Peredaran 9 Kilogram Sabu Jaringan Internasional di Kampar

Pemerintahan

Lapas Pasir Pangarayan Gelar Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026

Pemerintahan

Bupati Herman dan Ketua PKK Lepas 3.048 Peserta Pawai Ta’aruf MTQ Ke-56 Inhil

Pemerintahan

Hari Ketiga, Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Tindak 222 Pelanggar

Pemerintahan

Beroperasi di Sekitar HL Sentajo, Lima Rakit PETI Ditertibkan