TEMBILAHAN, kabarmelayu.com - Pemkab Inhil diminta untuk melakukan ekspose potensi kelapa secara kontinu oleh tim Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Aula Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (14/10/2017) malam.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang anggota tim Nawacita Presiden Jokowi, MX Sunarto dengan tujuan agar potensi besar sektor perkebunan kelapa Kabupaten Indragiri Hilir tidak disia-siakan dan hilang begitu saja termakan waktu.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Inhil memaparkan secara detail, tentang potensi kelapa yang ditunjang oleh areal perkebunan yang begitu luas, bahkan diketahui sebagai kabupaten dengan hamparan perkebunan kelapa terluas di dunia.
Kendati demikian, bupati menjelaskan ihwal kerusakan yang dialami oleh sekitar 20 persen areal perkebunan kelapa rakyat yang memerlukan penanganan serius.
Oleh karenanya Pemkab Inhil membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk penanganan problem perkebunan kelapa rakyat tersebut.
"Belum lagi, ketika berbicara tentang harga kelapa yang fluktuatif sehingga dalam momen tertentu dapat memberikan presure terhadap para petani kecil," jelas bupati.
Bupati meminta Pemerintah Pusat merumuskan regulasi untuk melakukan standarisasi harga jual kelapa dan menggelontorkan sejumlah dana APBN guna memberikan stimulus bagi perkembangan sektor perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil.
"Semoga harapan ini bisa terwujud guna mengatasi beberapa kendala yang tidak dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Inhil," tukas bupati.
Tak hanya mengungkap tentang potensi perkebunan kelapa, pada pertemuan malam itu, Bupati Inhil yang didampingi Sekda, H Said Syarifuddin dan sejumlah pejabat eselon Pemkab Inhil juga mempresentasikan potensi sektoral Kabupaten Inhil lainnya, seperti sektor Perikanan, Tanaman Pangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Sementara itu, Sekda Inhil Said Syarifuddin menyebutkan, kebutuhan Inhil bukan hanya sebatas pengembangan potensi sektoral, juga memerlukan pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur wilayah, seperti jalan, jembatan, dermaga serta sarana dan prasarana publik yang bersifat fisik.
"Pembangunan jalan, jembatan dan dermaga tentunya bertujuan untuk menunjang bidang transportasi, meningkatkan konektifitas antar wilayah dalam Kabupaten Inhil yang memiliki jarak tempuh relatif jauh. Ini juga menjadi kebutuhan utama masyarakat Inhil," ungkap Sekda.
Terkait sarana transportasi publik, Sekda mengatakan, rehabilitasi landasan pacu Bandara Tempuling juga perlu untuk dilakukan guna mengoptimalkan pengoperasian Bandara yang dinilai kurang aktif saat ini.
Begitu pula dengan pelaksanaan proyek nasional, pembangunan pelabuhan Samudera yang saat ini belum bisa difungsikan karena akses menuju pelabuhan masih terkendala oleh pembangunan jembatan penghubung.
"Kalau saja, pelabuhan Samudera dapat difungsikan, maka hal ini sangat potensial sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya Indragiri Hilir. Lebih lagi, jika wilayah perairan Inhil ditetapkan sebagai salah satu jalur tol laut yang merupakan program gagasan Presiden Jokowi," kata Sekda.
Seusai mendengarkan pemaparan oleh Bupati Inhil dan Sekda, Tim Nawacita Presiden Jokowi memberikan respons positif atas potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Inhil. Maka itu, tim Nawacita pun merekomendasikan beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil, yakni membuat Grand Desain pengembangan produk kelapa terpadu dengan pendampingan investor, menciptakan kawasan agro - wisata serta membentuk Focus Group Discussion (FGD) Nasional.
Selain itu, untuk mendapatkan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN, menurut Tim Nawacita, Pemerintah Kabupaten Inhil perlu menyampaikan surat kepada kementerian terkait agar dapat menjadi perhatian sekaligus menyampaikan tembusannya kepada presiden agar tim nawacita juga dapat memberikan masukan kepada presiden.(Advertorial)