Upaya Pencegahan Penyimpangan Dana Desa Lebih Baik Ketimbang Penindakan

Harijal - Selasa, 21 November 2017 15:34 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2017/11/f724e1112017_00000img20171121wa0002.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Anwar dari Forum Rakyat Peduli Desa (FRPD)

BANGKINANG, kabarmelayu.com - Forum rakyat peduli desa (FRPD) mengingatkan kepala desa untuk dapat memahami peraturan perundangan terutama tentang penggunaan dana desa (DD) dan dapat mempergunakan DD sesuai aturan. Upaya pencegahan dinilai lebih baik dari pada penindakkan.

Banyak peraturan yang telah ditetapkan untuk mengelola dana desa. Mulai dari Undang Undang hingga peraturan menteri serta peraturan pelaksanaannya yang menjadi pedoman desa, kata ketua FRPD, Anwar kepada awak media, Selasa (21/11/2017) di Bangkinang Kota.

Semua pihak yang terkait pengelolaan dana desa harus memiliki pemahaman yang sama, sehingga tidak terjadi multitafsir mengenai tujuan penggunaan dana desa.

Selanjutnya, harus ada kepastian atas penggunaan dana desa, yang hanya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta yang lainnya dengan catatan telah terpenuhinya kegiatan prioritas.

Untuk itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada para kepala desa, untuk dapat betul-betul memahami setiap peraturan perundangan berlaku dan menggunakan dana desa sesuai ketentuan. "Salah kelola penggunaan dana desa berujung keranah hukum," ujarnya..

Lebih jauh ia mengatakan, dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait Dana Desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. Agar Kepala Desa beserta perangkatnya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka integritas dari kepala desa dan perangkat desa sangat diperlukan.

Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa dan perangkat desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki pemikiran untuk menyalahgunakan dana  desa untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga.

Selain integritas, satu posisi penting di dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu bendahara desa juga harus memiliki keberanian untuk ‘menolak’ perintah atasan (kepala desa) jika diminta untuk melakukan penyimpangan anggaran. Dengan integritas, maka kepala desa dan perangkat desa memiliki pengawasan mandiri yang berasal dari diri sendiri yang akan terus-menerus memberikan dukungan agar masing-masing individu menjalankan amanah dengan baik, Ujarnya.

Selain itu, tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Agar pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel, maka dibutuhkan pengelola yang kompeten. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, katanya.

Kemudian, salah satu katup pengaman untuk mencegah penyimpangan dana adalah pengawasan oleh warga. Oleh karena itu, jika kondisi warga cenderung cuek dan belum memiliki sikap peduli dan kritis mengawasi pengelolaan DD ini, maka Kabupaten perlu memiliki kegiatan khusus untuk meningkatkan partisipasi warga di dalam melakukan pengawasan.

Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa dapat terwujud, pemerintah kabupaten perlu mengambil inisiatif untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar alokasi Dana Desa yang sudah dianggarkan oleh pusat bisa benar-benar direalisasikan.

"Jangan sampai peluang Desa untuk mendapatkan dana lebih besar tidak bisa digunakan karena pemerintah kabupaten tidak optimal menjalankan perannya," ujarnya.

Pemerintah harus dapat besikap tegas kepada kepala desa dan aparat desa, yang melakukan penyelewengan atas dana desa. Kepala desa dan aparat desa dapat dikenai sanksi pemecatan jika terbukti melakukan penyelewengan atas dana desa.

Setidaknya ada dua motif yang muncul pada penyelewengan dana desa, yakni minimnya transparansi sosialisasi penggunaan dana desa oleh kades. Kemudian, adanya ulah oknum aparat dengan level diatas kades, yang memotong penyaluran dana desa. Beragam alasan kerap digunakan.

Karena, besarnya Anggaran Dana Desa (ADD) yang ditransfer pemerintah pusat ke setiap desa, menjadi celah bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakannya. Tidak hanya kepala desa (kades), jabatan dengan tingkatan diatasnya pun kerap tergiur dengan hal tersebut. Pengawasan perlu diperkuat oleh pemerintah.

Dana Desa tahun 2016 ini dialokasikan sebesar Rp 46,8 trilyun. Di tahun 2017 mendatang, Dana Desa akan meningkat menjadi Rp 60 trilyun. Peningkatan juga akan dilakukan di tahun 2018, yakni menjadi Rp 120 trilyun, sehingga tiap desa dimungkinkan akan mendapat sekitar Rp 1,5 milyar.

Kita berharap, pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan dalam pembinaan desa, upaya pencegahan lebih baik dari pada penindakan, ujar Anwar. (Sy/rec)

Berita Terkait

Pemerintahan

Bupati Inhil Serahkan 274 Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru Magrib Mengaji, 534 Nelayan Turut Terlindungi

Pemerintahan

Dilantik Kapolda, AKBP Rooy Noor Jabat Kapolres Kuansing

Pemerintahan

Pemko Gandeng BWSS Tangani Banjir Tepian Sungai Siak Pekanbaru

Pemerintahan

Kasus Perdagangan Orang, Seorang Wanita di Kampar Ditangkap

Pemerintahan

Apresiasi Smansa Festival, Hendry Munief Dorong Sekolah Cetak Wirausaha Muda dan Pelaku Ekraf

Pemerintahan

Personel Gabungan Tertibkan Bangunan Liar di Air Hitam Pekanbaru