PEKANBARU, kabarmelayu.com - Seyogyanya Kabupaten Kampar mampu lebih cepat memberikan laporan keuangan ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, untuk kesekian kalinya Kabupaten Kampar baru bisa melaporkannya pada akhir Bulan Maret ini.
"Hal ini seperti menjadi kebiasaan Kabupaten Kampar, tetapi kami optimis ditahun mendatang Kabupaten Kampar akan berbenah dan berusaha melaporkan laporan ini secepatnya, memang ada beberapa kelemahan kami dalam mempersiapkan laporan ini."
Demikian sambutan Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi pada acara Laporan penyerahan Keuangan Kabupaten Kampar tahun 2016 kepada BPK-RI perwakilan Provinsi Riau yang diterima langsung Kepala BPK-RI perwakilan Provinsi Riau Hari Purwaka digedung BPK RI Pekanbaru, Kamis (30/3/2017).
Selain itu Syahrial Abdi juga mengatakan bahwa setelah menyerahkan laporan ini, maka Kabupaten Kampar tinggal menunggu proses selanjutnya yakni menerima tim BPK RI yang akan bekerja di Kabupaten Kampar.
Saat ini Kabupaten Kampar ingin mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan seluruh OPD berusaha untuk komunikatif dalam pelaporan Keuangan, Disadari bahwa masih ada dua SKPD yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda DAN olahraga yang masih belum menemukan cara berkomunikasi dengan BPK-RI perwakilan Provinsi Riau.
Sementara itu Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Hari Purwaka dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Kabupaten Kampar adalah Kabupaten Kabupaten/Kota yang pertama kalinya melaporkan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada BPK-RI, hal ini tentu saja memiliki nilai tambah atas upaya keseriusan Kabupaten Kampar dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik.
Disamping itu dilihat dari pencapaian dari tahun 2010 Kabupaten Kampar mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian dengan penurunan pengecualian semakin tahun semakin menurun, tinggal pada tahun 2016 ini hanya satu item saja yakni dalam pengelolaan aset Daerah.
Diharapkannya pula Kabupaten Kampar serius mendalami serta menelusuri aset daerah hingga kedepannya Predikat itu tidak lagi melekat dan aset daerah kabupaten kampar dapat teriventarisir dengan baik ujar Hari Purwaka.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Kepala BAPEDA Azwan, serta pejabat terkait lainnya, penyerahan laporan tersebut langsung diterima Kepala BPK-RI perwakilan Provinsi Riau Hari Purwaka dan didampingi beberapa staf BPK-RI. (sy/rec)